Lebaran Kubur ala ala

Selain lebaran anak yatim, orang Betawi juga mengenal yang namanya "Lebaran Kubur." Lebaran apa pula itu? Memangnya kuburan bisa lebaran? Ya, saya maklum, istilah lebaran kubur ini mungkin rada asing dan hanya dikenal dikalangan terbatas. Bila Anda atau kerabat Anda, tidak punya hubungan kekerabatan dengan etnis Betawi, maka istilah ini mungkin terdengar aneh.

Menjadi kebiasaan bagi sebagian besar muslim etnis Betawi  –paling tidak setahun dua kali- untuk ziarah kubur, mengunjungi para kerabatnya yang telah meninggal dunia. Ziarah pertama, pada bulan rowah, atau menjelang datangnya bulan puasa (Ramadhan). Dan kedua, di bulan Syawal (lebaran). Biasanya kuburan ramai pada hari kedua setelah lebaran, dan kami menyebutnya Lebaran Kubur. Ya, jika di hari pertama lebaran kami disibukkan dengan silaturahmi ke kerabat terdekat (nyak/babe, ncang/ncing) yang masih hidup, maka dihari kedua kami ziarah atau lebaran ke kerabat yang sudah wafat.

Oh ya, biasanya kami ziarah kubur waktunya di pagi hari, tak lama setelah shubuh berlalu, begitu matahari mulai rada terangan. Maklum, Betawi gak kuat panas-panasan. Kan kalian tahu sendiri, di kuburan jarang pepohon untuk neduh dari sengatan matahari. Disamping itu, pertimbangannya, sekelar ziarah kubur sekira jam 8-an, mereka bisa melanjutkan acara lebarannya dengan ngedatengin saudara-saudara lainnya yang rumahnya rada jauhan.

Lantaran kebanyakan anak Betawi ilmu agamanya mumpuni, maka di kuburan, mereka tak hanya tabur bunga dan baca fatihah saja, namun mereka ngedoain ahli kubur dengan doa paket lengkap. Saya katakan paket lengkap karena gak hanya baca rabbigfirli saja, namun diawali dengan baca Surah Yasin (full) kemudian kulhu 3X; Kul auzu birabbil falak dan annas sekali, lalu ayat pertama dan terakhir dari surat al-Baqorah; La ilaahaillah; Sholawatan, dan ditutup dengan doa yang panjangnya sekitar satu halaman quarto, heheh.. Ya total untuk acara lebaran kubur ini, kami, orang betawi menghabiskan waktu satu hingga dua jam di kuburan. Oh ya, paket doa komplit itu biasanya dibacakan di kuburan utama (Nyak/Babe). Nah, untuk kuburan ke dua, ketiga, keempat, (kuburan ncang/ncing) cukup baca al-fatihah dan doa arwah saja, heheh..

Enaknya momen lebaran kubur ini adalah, bagi mereka yang di hari pertama lebaran belum sempat bertemu atau berlebaran dengan kerabatnya, jangan khawatir. Datang aja ke kuburan pas hari kedua. In Sya Allah bakalan ketemu dengan saudara lainnya yang juga ziarah kubur di kuburan yang sama. Maklum, bagi orang Betawi, letak liang makam kerabatnya berdekat-dekatan. Walhasil, lebaran kubur di hari kedua dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi bermaaf-maafan di kuburan. Jadilah areal pemakanan ramai dengan prosesi salam-salaman dan basa basi dengan ujaran seperti ini:
“ehh loe dah ke rumah Ncang Naseh blom? bareng ya..!
atau
“Gak mudik loe, Mat? ” (karena yang nanya tahu, bini nya orang jawa)

Begitulah prosesi “lebaran kubur”, bagi kami, orang Betawi. Bagaimana dengan lebaran kubur versi Anda?

Cerita Banjir di Condet

Banjir kembali menerjang sebagian Jakarta. Banjir pada Senin, 5 Februari 2018, bisa disebut sebagai siklus lima tahunan. Kenapa demikian? Saya yang tinggal di Kawasan Condet, Jakarta Timur, yang relatif lebih aman ketimbang di daerah hilir seperti Rawajati, Manggarai, dan sekitarnya, pada sore kemarin kembali merasakan Banjir. Tahun-tahun sebelumnya, pemukiman kami selamat. Terakhir kena, di tahun 2007 dan 2012.

Karena sudah terbiasa ngalamin banjir, kami nyantai saja ngadapinya. Beruntung sejak pagi peringatan dini telah dikeluarkan sehinga kami siap menyambut datangnya banjir kiriman. Sebelum ‘tamu’ dari Bogor tiba, tetangga kami yang rumahnya hanya berjarak selemparan batu dari bibir sungai Ciliwung telah siap siaga. Barang-barang elektronik sudah diungsikan ke tetangga yang rumahnya bertingkat. Pakaian-pakaian sudah dikosongkan dari lemarinya. Simpanan emas, dollar, dan rupiah yang tak seberapa, telah dikempit dan dimasukkan dalam kutang ibu-ibu.

Nah, setelah prosesi angkut-angkut barang kelar dikerjakan, warga pemukiman kami nongkrong di tanggul bibir sungai, untuk memantau ketinggian air sungai. Sambil menghisap rokok, mereka mulai dapat memprediksi kapan kira-kira air sungai akan menerjang pemukiman kami. Memprediksi seberapa besar ketinggian banjir yang mungkin akan terjadi. Dengan Handy Talky, beberapa pengurus RW berkoordinasi dengan rekan-rekan mereka yang ada di hulu dan hilir sungai.

Begitulah sampai tibalah saatnya ‘tamu-tamu’ itu mulai berdatangan. Air mulai masuk menggenangi jalan di kawasan pemukiman kami sekira setelah shalat ashar. Lambat laun air mulai meninggi, dan puncaknya terjadi pada pukul 23.00 WIB. Semua badan jalan di Jalan Ciliwung/Buluh, yang melingkupi RW.16, Kelurahan Cililitan, terkena limpahan air cokelat Ciliwung. Ya, pemukiman kampung kami memang berbatasan langsung dengan kali Ciliwung. Di sebelah timurnya adalah Jalan Condet Raya. Beruntung banjir semalam tidak separah banjir di tahun 2012. Hanya mampir sebentar. Dan, sekira menjelang shubuh, banjir telah surut.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan banjir di kawasan kami tak terlalu lama. Pertama adalah; Jembatan di Kalibata yang menghubungkan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, sudah dibongkar, diganti dengan fly over yang tinggi, sehingga sampah yang biasanya menyangkut di badan jembatan dapat bebas mengalir sampai ke hilir, sampah terus hanyut hingga ke Manggarai.

Sampah ini memang momok yang menakutkan bagi kami. Isinya macam macam, ada ranting hingga dahan pohon yang hanyut, pempers bayi, bahan-bahan dari stereoform, bahkan hingga spring bed. Belum lagi sampah rumah tangga yang terbawa hanyut dari hulu. Nah, kalau sampah ini nyangkut di jembatan Kalibata, maka aliran air akan terhambat, akibatnya air dari hulu tidak dapat terus melaju melainkan ‘mampir’ di pemukiman kami, di Condet.

Kedua, telah rampungnya sudetan di Banjir Kanal Barat, sehingga air dari hulu Ciliwung yang masuk ke Pintu Air Manggarai dapat terbagi dan tidak terkonsentrasi di satu titik. Ketiga, tidak adanya pasang air laut. Dan terakhir, semalam Jakarta tidak di guyur lebat. Kalau sampai hujan, perfect!

Yang juga patut disyukuri adalah, tak ada korban jiwa dan harta akibat hanyut dibawa banjir, semalam. Kalaupun ada kerugian, itu hanya berupa sisa lumpur yang melekat di dinding dan ubin rumah. Dan pagi tadi, warga sudah mulai mebersihkan rumahnya, mengeluarkan sisa air kiriman dengan gayung. Setelah itu menyiramnya dengan air bersih.

Pagi ini kiriman air dari Bogor telah berangsur surut. Sayangnya, bagi mereka yang rumahnya memang permukaannya berada lebih rendah dari kali, air masih belum surut, meskipun ketinggiannya berangsur menurun. Begitulah banjir semalam yang terjadi di pemukiman kami. Kini kami bersiap untuk memantau kembali permukaan air sungai, karena kami tak tahu apakah si ‘tamu’ masih ingin datang ke rumah kami atau tidak.

Menempatkan Becak di Jakarta

Meski sama-sama beroda tiga, namun becak dan bajaj berbeda. Bajaj dianggap manusiawi karena digerakkan dengan mesin. Sedangkan becak, dianggap kurang manusiawi lantaran dikayuh oleh kaki, betis, dan paha. Kebayang gak, bila becak melaju di jalan menanjak, dengan peluh keringat membasahi muka dan badannya, karena tak kuat mengayuh, Si abang becak mendorong becaknya, sedangkan Si penumpang, alih alih turun membantu meringankan beban berat Si abang becak, justru hanya duduk manis, menikmati ‘kesengsaraan’ Si abang becak.  Inilah mungkin yang dimaksud tidak memanusiakan manusia atau kurang manusiawi.

Wacana Gubernur Anies Baswedan untuk menghidupkan lagi becak di Ibukota mendapat tanggapan pro dan kontra dan warga kota. Yang kontra beranggapan bahwa becak, adalah salah satu yang menjadi sumber ketidak tertiban berlalu lintas. Bukankah saat ini tanpa becak pun, gang-gang dan jalan-jalan kecil di pelosok Jakarta masih semrawut. Semrawut dengan mobil milik warga yang parkir di pingir jalan lantaran tak punya lahan parkir. Semrawut dengan kaki lima yang buka lapak dan berjualan di pinggir jalan yang sempit. Lha, gimana kalau ada becak, bisa tambah semrawut gang-gang dan jalan-jalan kecil di perkampungan Jakarta.

Gubernur Anies dalam argumennya menuturkan bahwa becak hanya akan ada di perumahan atau perkampungan, dan tidak boleh masuk ke jalan protokol. Anies mencontohkan, warga yang membuka warung di rumah membutuhkan becak untuk membawa barang belanjaannya yang dibeli dari pasar. Selama ini disukai atau tidak becak telah hadir ditengah-tengah masyarakat. Di kawasan Jakarta Utara seperti di Warakas misalnya, becak digunakan untuk menarik penumpang. Di sekitar tempat pelelangan ikan di Jakarta, becak digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan nelayan. Ini adalah kondisi becak yang terjadi saat ini. Sudahkah becak di Jakarta dimanusiawikan? Inilah yang akan menjadi impian dan tantangan bagi Anies, menjadikan becak lebih manusiawi di Jakarta.

Namun, sebelum impian itu menjadi nyata, perlu upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menerapkan regulasi perbecakan. Dengan kajian yang mendalam melibatkan seluruh komponen masyarakat, pasti akan terjawab keraguan-keraguan masyarakat tentang dampak negatif dari hadirnya becak di Jakarta. Bila di cerna dengan pikiran jernih, wacana dan ide yang dilontarkan oleh Gubernur Anies cukup menarik. Kenapa becak tidak dilegalkan saja? Ditata dan diatur dikawasan mana saja yang boleh ada becak. Ada batasan maksimal, berapa becak yang boleh beroperasi di kawasan itu. Intinya adalah pengaturan! 

Nah, selain sebagai sarana transportasi di perkampungan, yang tak kalah menariknya adalah bagaimana menjadikan becak sebagai salah satu daya tarik wisatawan. Sama seperti Monument Washington, di Washington DC, Amerika Serikat, dengan National Mall, yang terbentang dihadapannya, Monas pun mempunyai tata ruang yang hampir sama. Kebayang gak, selama ini dari parkiran mobil/motor menuju ke Tugu Monas, kita harus berjalan kaki, meskipun telah tersedia mobil wara wiri gratis. Nah, bila di sekitaran monas disiapkan becak, bisa menjadi daya tarik wisatawan. Syaratnya tentu ada pada penampilan dan modifikasi becak itu sendiri agar sesuai dengan pangsa pasar wisata. Tampilan becak bisa ditiru dinegara-negara maju.

Sebagai bahan perbandingan, kita bisa menoleh kehadiran becak di Negara-negara yang lebih maju dari Jakarta. Di Washington DC, Amerika Serikat misalnya, becak telah ada. Saat saya berkunjung ke DC, saya menemukan becak yang disewakan. Becak disana sungguh menarik, eye-catching. Tampilan becaknya gak kumel. Abang becaknya pun bajunya rapih dan bersih. Berbeda dengan di Indonesia, becak di DC posisi pengayuh atau abang becak ada di muka, sedangkan penumpangnya ada di belakang. Permasalahannya adalah, bagaimana mengatur kebaradaan becak agar tertata dan terlihat rapih dan teratur. Di DC, kebaradaan becak hanya ada di sekitar objek-objek wisata yang banyak terserak di sekitar National Mall,  yang mana di sekitarnya terdapat spot-spot menarik yang menjadi daya tarik destinasi wisatawan mancanegara, seperti Monument Washington, Gedung Putih, dan musem-museum menarik lainnya.

Bila di DC, becak wisata bisa diterapkan, lantas apa yang salah dengan ide dan wacana Gubernur Anies untuk menghidupkan becak? Bila saja becak wisata dapat beroperasi di sekitaran Monas, tentu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang hendak berkeliling monas. Selain ke Monas, dengan becak wisatawan dapat menyusuri jalan di sekitaran Medan Merdeka, mengunjungi spot-spot menarik yang ada di sana. Berkunjung ke beberapa museum yang ada di sekitarnya. Saya percaya, bila ini di terapkan secara professional niscaya akan menjadi pilihan wisata yang menarik. Jadi, jangan anggap becak sebagai suatu aib bagi transportasi Jakarta, tinggal di poles sedikit niscaya profesi penarik becak akan termanusiakan. Dan, satu lagi, impian Anies menjadikan becak di Jakarta sekelas becak di DC, nyata adanya. 

Jakarta Jangan Meninggalkan Sejarahnya

Upaya untuk menghargai jasa para pahlawan tentu patut diapresiasi. Salah satu pengingatnya adalah dengan penamaan jalan. Ali Sadikin (Bang Ali) misalnya, sebagai gubernur legendaris di Jakarta, meskipun yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai pahlawan, namun jasa dan kontribusinya terhadap kemajan kota Jakarta sangat besar. Beliau lah peletak dasar pembangunan dan kemajuan Jakarta. Oleh sebagian kalangan, Bang Ali, pernah diusulkan untuk diabadikan namanya sebagai jalan di Jakarta. Cari punya cari, ketemulah Jalan yang cocok, lokasinya dekat dengan Balakikota, bekas kantornya. Jalan yang membentang dari mulai Tugu Tani hingga Tanah Abang ini dinominasikan sebagai jalan Ali Sadikin menggantikan Jl. Kebon Sirih. Sayangnya, seiring berjalannya waktu usulan itu menguap.

Kini, tanpa ada angin dan petir, usulan untuk mengganti nama jalan di Jakarta kembali mencuat. Permasalahannya adalah apakah penamaan jalan dengan salah satu tokoh (pahlawan) itu harus mengganti nama jalan yang telah ada, yang telah mempunyai nilai histroris, dan melegenda di kalangan masyarakat Jakarta? Inilah permasalahnya.

Sebagai kota pelabuhan, Jakarta kaya akan warisan sejarah. Beragam suku bangsa bermukim diwilayah seluas 661,5 Km2 ini. Untuk menjaga ingatan kolektif masyarakat, biasanya penamaan jalan di Jakarta terkait dengan peristiwa, tokoh, etnis/suku, ataupun geografis daerah itu. Di Jakarta kita mengenal Jalan Kampung Melayu, untuk melabelkan nama etnis yang banyak menetap di kawasan itu. Jl. Warung Buncit misalnya, dulunya disitu ada warung kepunyaan Bu Encit (etnis tionghoa). Warungnya, kalau meminjam istilah zaman now digunakan sebagai tempat hang out (ngumpul), untuk tempat transit dan kongkow-kongkow para pejalan dan pedagang yang melintasi ruas dari Pasar Minggu menuju ke tengah kota. Oleh masyarakat setempat, ruas itu dinamakan Warung Buncit. Begitupun Jl. Mampang (nama jenis pohon) Prapatan Raya dan Kemang Raya, di Jakarta Selatan. Dulunya banyak pohon Kemang (sejenis mangga) yang berserakan di sepanjang jalan mulai dari Antasari hingga Ampera Raya.

Nah, mengingat Jakarta sebagai kota yang punya nilai sejarah tinggi, maka wacana pergantian nama jalan itu harus dikaji secara mendalam. Boleh saja merubah nama jalan, namun dengan pertimbangan dan kajian yang melibatkan beberapa stakeholder, budayawan, dan tokoh masyarakat Betawi. (Maaf), jangan mentang-mentang (meminjam isilah Betawi) Buncit dan Mampang bukan seorang pahlawan, dan hanya sekadar nama bekas toko, nama buah, atau pohon, lalu dengan serta merta gampang menggantinya, semudah kita mengganti celana. Ingat, kawasan itu punya sejarah. Merubahnya berarti merubah sejarah.  Jadi, kalau mau merubah, ya, lihat-lihat dulu, oom.

Sebenarnya, bila kita mau capek sedikit menelisik jalan-jalan di Jakarta, banyak jalan-jalan di Jakarta yang rancu dan membingungkan warganya. Mau contoh? Seruas jalan di depan Stasiun Jatinegara, misalnya, dinamakan Jalan Bekasi Barat. Bagi orang luar Jakarta yang baru datang atau turun dari kereta, tentu bertanya-tanya, dimana Bekasinya? Padahal Bekasi masih sekitar 30-an kilo ke arah timur dari Jatinegara. Berbatasan dengan jalan itu, bukan masuk kota/Kabupaten Bekasi, namun ada jalan Bekasi Timur, lalu (ujug-ujug) ada jalan bernama I Gusti Ngurah Rai, mulai dari Cipinang/Klender hingga masuk ke perbatasan Bekasi. Tak hanya itu, jalan dengan penamaan “Bekasi” pun tak cuma di sekitar Jatinegara, ada banyak! Di kawasan Pulogadung hingga masuk ke Cakung, ada Jalan Raya Bekasi. Jalannya sangat panjang, mulai dari Perintis Kemerdekaan hingga berbatasan dengan Kabupaten Bekasi. Adapula jalan Raya Bekasi Timur, mulai dari Flyover Klender hingga Terminal Pulogadung.

Saking rancunya nama “Bekasi”, bila berkorespondensi maka harus lengkap mencantumkan keterangan wilayah/kawasan setelah kata “Bekasi”. Bekasi mana? Bekasi Jatinegara, Bekasi Klender, Bekasi Cakung, atau Bekasi Pulo Gadung? Jadi, bila mau dirubah, inilah salah satu contoh nama jalan yang harus ditata dan ditertibkan agar tak membingungkan warga.

Begitupun Jalan Raya Bogor. Jalan yang bermula dari PGC di Cililitan ini sangat panjang melintasi Kramat Jati, Pasar Rebo, Cijantung, lalu masuk ke wilayah Depok, Cibinong, hingga ke kota Bogor. Jalan ini memang jalan yang bernilai historis. Inilah jalan pertama yang dibangun di pulau Jawa. Dulu dinamakan jalan Pos atau Jalan Deandels. Bila kita berniat mengganti jalan ini, tentu akan mempunyai konsekwensi sejarah. Namun bila dirasa jalan itu membingungkan lantaran panjangnya, bisa saja jalan itu dirubah dengan nama pahlawan, dimulai dari PGC hingga Pertigaan Pasar Induk Kramat Jati, misalnya. Agar akar sejarah tidak hilang, selebihnya tetap dinamakan jalan Raya Bogor.

Jakarta memang berbeda dengan Washington DC. Di DC, hanya jalan-jalan besar (avenue) yang memakai nama tokoh atau kota tertentu. Disana kita akan menemukan jalan Pennsylvania. Nah, nama jalan lainnya diatur berdasarkan hurup seperti A, B, C, dst, ataupun berupa angka seperti jalan 1, jalan 2, 3, dst yang merujuk kepada petunjuk dari satu blok berpindah ke blok sebelah atau blok lainnya. Jalan dibagi/belah menjadi blok dan sektor. Misalkan saja namanya: Jalan 1SW, artinya jalan 1 dalam sektor South West. Maka tentu di blok berikutnya jalan 2SW, begitu seterusnya. Blok pun demikian. Bila di depan kita jalan Blok A, tentu setelahnya jalan Blok B, C, D berurutan dalam jejeran blok yang memancang. Sebagai orang baru, tentu kita tak akan menyasar selama jalan-jalan (kaki) di ibukota Amerika Serikat itu.

Kedepan, tampaknya kita memang harus duduk satu meja untuk merumuskan dan mengkaji ulang penamaan jalan-jalan di Jakarta. Jangan sampai terjadi jalan yang membingungkan tetap dipertahankan, dan sebaliknya jalan yang punya nilai historis dan legenda menjadi hilang. Amerika besar karena sejarahnya, kitapun ingin besar karena tak melupakan sejarah kita. 

Warisan Sejarah Itu Bernama Tukang Gigi Mester.

Zaman old, jika warga kampung saya hendak plesir ke ‘ibu kota’ Jakarta Timur, mereka menyebutnya pergi ke Mester. Jarang yang bilang ke Jatinegara. Jarak dari Kampung Kebon di Kemang ke Mester lumayan jauh untuk ukuran kala itu. Perlu waktu setengah hari pulang pergi. Biasanya mereka ke Mester untuk membeli keperluan yang tidak di dapat di Pasar Minggu, atau Pasar Kebayoran, kedua pasar yang cukup besar di Jakarta Selatan. Salah satu tujuan ke Mester adalah betulin gigi atau masang gigi palsu.

Selain panca indera yang lima macam itu, gigi juga memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Tanpa gigi depan misalnya, takkan bisa kita menggarot apel, atau jambu. Apalagi, kalau gigi geraham kita ada yang tanggal, saya pastikan salah satu kenikmatan hidup berupa mengunyah makanan akan terganggu. Tak heran bila ada orang yang berkata, lebih baik sakit hati ketimbang sakit gigi. Disamping untuk mengunyah dan menggarot makanan, gigi juga berfungsi untuk estetika atau keindahan. Orang akan dipandang menawan salah satunya, bila gigi-giginya tertata dengan rapi, tidak tonggos (maju kemuka seperti bemo), putih dan bersih. Sayangnya, bila gigi depan kita tanggal, ini akan menjadi cacat permanen. Untuk mengobatinya hanya ada satu solusi, buat gigi palsu.

Meski zaman now, tukang gigi palsu banyak bertebaran di sudut kampung di Jakarta. Namun, bicara sejarah dan ke’orisinal’-an dari tukang gigi itu, bolehlah kita berpaling ke Jatinegara. Salah satu sudut sejarah tukang gigi palsu di Jakarta yang masih tersisa ada di ruas Jalan Jatinegara Barat. Disinilah terdapat deretan toko pembuat gigi palsu yang telah dirintis oleh para imigran dari tionghoa saat mereka hijrah dan menetap di Jakarta. Lokasinya hanya sepelemparan batu dari bioskop Nusantara, yang sayangnya kini telah almarhum.

Ada empat toko gigi palsu yang menghiasi jalan sepanjang satu setengah kilometer itu, selain toko karpet, terpal, plastik, dan aneka kebutuhan lainnya. Paling selatan ada Toko Gigi Ekadi Kasim, sebelahnya ada Tukang Gigi Makmur, kemudian Tukang Gigi Indah, dan diujungnya Tukang Gigi Bandung. Toko/Tukang Gigi Makmur, misalnya, toko ini telah ada sejak tahun 1926, jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut Jayadi (65), pembuat gigi di Tukang Gigi Makmur, ia telah menekuni dunia per-gigi-an sejak zamannya Bung Karno, di tahun 1964. Sewaktu tukang gigi belum banyak di Jakarta, keempat toko ini pernah memasuki masa keemasan. Waktu itu bahkan toko tutup hingga malam. Zaman terus berganti, di masa Ali Sadikin, sekitar tahun 70-an, keempat toko ini terkena pelebaran jalan. Beruntung bisnis mereka tidak gulung tikar. Kini profesi itu masih berlanjut dan diteruskan oleh generasi ketiga atau cucu.

Bicara kualitas dan kerapihan, para tukang gigi palsu boleh diadu dengan dokter gigi tamatan universitas ternama sekalipun. Gigi palsu buatan mereka sangat bagus dan awet. Bahkan, dokter gigi yang buka praktek pun banyak yang memesan untuk dibuatkan gigi palsu ke mereka. Meski hasil kerja mereka memuaskan, namun untung-untungan juga, dalam arti ada juga hasil buatan mereka yang kurang presisi sedikit. Ada yang enak dan nyaman dipakai, adapula yang mesti berkali-kali datang untuk meng-epaskan ‘stelan’nya. Karena bila kurang sedikit saja (stelan-nya), maka makan apapun takkan terasa nikmat. Terlepas dari itu, hasil pembuatan gigi palsu, yang berfungsi sebagai estetika, patut diapresiasi. Pasalnya tanpa kemahiran tangan mereka mengolah cetakan gigi (dinamakan Modano, bahan yang diimpor dari Jerman) dapat dipastikan penampilan kita saat tersenyum bukannya bertambah manis, namun akan semakin hancur lantaran ompong, heheh..

Oh ya, urusan ompong ternyata bukan domain para manula ataupun rakyat jelata. Ada beragam orang dengan status sosial yang macam-macam yang datang ke tukang gigi di Jatinegara. Ada selebritis, ada politisi, dan banyak pula rakyat kebanyakan. Mereka datang tentu dengan kondisi dimana gigi depan mereka ompong atau tanggal. Dari penuturan Jayadi, ada beragam sebab yang membuat gigi mereka tanggal, seperti jatuh akibat tabrakan dimana gigi depan membentur aspal. Adapula yang patah/copot giginya akibat berkelahi, kena tonjok, dsb. Paling banyak tentu karena kecelakaan.

Maka, bila anda mengalami masalah dengan tanggalnya gigi, jangan berkecil hati. Segeralah ke dokter gigi untuk mengobati luka di gusi anda, lalu pergilah ke tukang gigi palsu. Bila ragu dengan banyaknya tukang gigi yang ada, tak ada salahnya anda mencoba tukang gigi yang berlokasi di Jatinegara. Saya jamin penampilan dan senyum anda akan semakin menawan dengan gigi palsu buatan para tukang gigi. Dan, inilah salah satu warisan Jakarta yang tersisa untuk anda, si ompong, hehe..

Haruskah Mengadu Langsung Ke Gubernur Anies Baswedan?

Dulu, saat Jakarta masih dipimpin oleh Fauzi Bowo (Foke), tak tampak kerumunan warga yang menghadang sang gubernur --begitu tiba di kantornya-- untuk mengadukan permasalahnnya. Apakah ini indikasi tak ada masalah dalam kehidupan warga? Tentu tidak! Masalah dan urusan warga yang butuh pemecahan dari aparat pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu ada. Mulai dari ngurus KTP/KK; Akte Kelahiran/Kematian; Izin domisili; sampai pada permasalahan saluran air (got) yang mampet. Lalu apakah untuk urusan yang ‘remeh temeh’ itu warga mengadu ke Balaikota (Foke)? Tidak, saat itu cukup diselesaikan oleh Pak Lurah dan stafnya saja.

Beda dengan Foke. Dimasa Ahok menjabat sebagai gubernur, ia terlalu one man show. Ibaratnya, bila tanpa Ahok maka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta akan berhenti. Itulah yang terjadi saat itu, setiap permasalahan, baik itu besar atau kecil, warga maunya ngadu langsung ke gubernur tanpa terlebih dahulu mengadu ke para stafnya (pejabat dibawahnya). Jadilah saban hari kantor Balaikota kebanjiran warga yang datang mengadu ke gubernurnya. Dari (permasalahan) yang ecek-ecek, hingga yang memang Ahok sendiri yang harus turun tangan untuk mengeluarkan arahan (disposisi). Sayangnya, tak semua yang datang ke Balaikota memang membutuhkan arahan dan pemecahan langsung oleh gubernur. Banyak juga yang datang hanya untuk sekadar mencari popularitas (sensasi), diliput media, bahkan ada warga Bekasi yang mengadu ke Gubernur DKI Jakarta, ckck.. dan, --tentu-- ber-selfi dengan gubernur.

Dan inilah kesalahan sistem yang dibangun oleh Ahok. Seharusnya ada mekanisme pengaduan yang tertata dengan baik, sehingga permasalah itu dapat tersaring, hingga permasalahan tertentu (berat dan penting) saja yang bisa naik hingga ke level gubernur. Maka menjadi pertanyaan, apakah aparat pemerintahan di tingkat bawah tidak bekerja, sehingga permasalahan warga harus sampai ke gubernur? Rasanya tidak! Tak ada permasalahan, even berat sekalipun yang tak dapat kami tangani. Selama ini sistem pelayanan kepada warga telah berjalan dengan baik. Masing-masing jenis pelayanan/perizinan ada tingkatannya. Contoh, untuk urusan nutup jalan buat acara ngawinin anak, maka izinnya cukup di tingkat kelurahan, agar nantinya Satpol PP tingkat kelurahan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas Polsek. Begitupun kalau ada warga yang hendak membangun apartemen atau sarana olahraga (lapangan futsal) maka kewenangan perizinan itu tentu ada di tingkat kota. Semuanya sudah ter-sistem dengan baik.

Selama saya bekerja di lapisan bawah pemerintahan, tepatnya di kelurahan, saban hari tak kurang puluhan warga datang ke kantor kelurahan. Beragam permasalahan dan aduan yang mereka bawa ke kami, aparat pemerintah di kelurahan. Ada yang datang hanya bersandal jepit, dengan busana ala ‘dasteran’, adapula yang datang dengan harum parfum yang menggoda, memakai busana kerja dengan sepatu tersemir mengkilap, menandakan dari kalangan mana mereka berasal. Dengan profesional kami layani mereka tanpa pilah-pilih dalam memperlakukan mereka. Intinya, semua yang datang harus tertib, ngantri, menunggu pelayanan.  

Dari berbaur dan merasakan terjun langsung dalam pelayanan warga masyarakat di level terbawah pemerintahan (kelurahan), saya jadi tahu pattern atau pola permasalahan di masyarakat. Masalah yang ada dalam kehidupan mereka tak jauh dari urusan ekonomi, yakni minta keringanan. Keringanan dalam urusan apapun. Nah, permasalahan utama yang sering terjadi dalam masyarakat dapat saya bagi kedalam empat bidang, yakni; Pendidikan; Kesehatan; Kependudukan; dan Pertanahan (Perumahan).

Pendidikan misalnya, warga datang untuk meminta keringanan SPP; Meminta agar di catat sebagai warga tidak mampu untuk memperoleh KJP (Kartu Jakarta Pintar). Kesehatan pun demikian, warga meminta surat keterangan keringanan biaya rumah sakit; Meminta dibuatkan KJS (Kartu Jakarta Sehat) atau BPJS Kesehatan. Untuk masalah kependudukan: Mengurus KK/KTP; Domisili/pindah; Surat Keterangan Kelahiran/Kematian, Surat Pengantar Nikah, dsb. Adapun terkait pertanahan/perumahan: Balik nama/keringanan pembayaran PBB; Jual beli tanah/rumah; Meminta jatah rusun; Izin mendirikan/merenovasi bangunan (IMB), dsb. Tak ada yang keluar dari tuntutan (permintaan) seperti itu. Tak ada permasalahan yang aneh-aneh, seperti permintaan memindahkan sarang lebah/tawon dari rumah salah satu warga, yang, tentu untuk masalah ini, kami, pihak kelurahan harus berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran, hehe..

Nah, laksana penyakit, maka aduan atau masalah yang dihadapi warga masyarakat levelnya hanya sakit ‘demam (radang tengorokan) biasa’, dan cukup diselesaikan di tingkat kelurahan saja. Lha, bila setiap ‘demam biasa’ warga mengadu ke gubernur, lalu untuk apa fungsi Kelurahan/Kecamatan dan Kantor Walikota? Gubernur tentu tak mesti meng-handle permasalahan yang ecek-ecek, justru gubernur dituntut untuk bekerja secara professional. Mengeluarkan kebijakan pro rakyat yang bersifat makro (global) sebagai guidance bagi bawahannya. Memonitor kerja bawahannya. Jika ada yang tak beres dengan arahan dan kebijakan gubernur, maka ia akan ‘menjewer’ bawahannya. Begitulah seharusnya managemen kepemimpinan yang baik dan benar. Ada pembagian tugas dan wewenang.

Anies dan Sandi tampaknya tahu betul bagaimana menjadi pemimpin yang baik, dan ini telah diterapkan oleh keduanya. Pendelegasian wewenang, tugas dan tanggung jawab, misalnya. Anies dan Sandi yang paham hal itu tentu tidak ingin show off dengan menampilkan kesan ke masyarakat bahwa bawahan mereka tidak bisa bekerja dan hanya mereka berdua yang hero dan smart. Untuk itulah mekanisme pengaduan itu perlu dibuat agar fungsi Kelurahan, Kecamatan, Kantor Walikota, serta seluruh Badan dan Dinas di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta bisa berfungsi dan bekerja secara optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sehingga tidak semua masalah diadukan ke Balaikota, ke kantor gubernur.

Dan, justru disinilah Gubernur Anies Baswedan ingin mewargakan warga Jakarta. Menempatkan warga Jakarta sebagai raja dan tuan di rumahnya sendiri. Dan, bahwa bila ada permasalahan warga, maka mereka cukup datang hanya sampai kantor Kelurahan/Kecamatan saja. Jadi, buat apa ke (Balaikota) Gubernur bila permasalahan itu dapat ditangani oleh Lurah, Camat, Walikota atau Kepala Dinas? Namun, bila mereka semua ‘angkat tangan’, maka Gubernur Anies-lah yang akan turun tangan langsung dan memberikan arahan atau disposisi pada mereka. Inilah (sistem) yang dibangun oleh Gubernur Anies Baswedan.

Kebijakan ini tentu bukan untuk membatasi warga masyarakat bertemu atau mengadukan permasalahan (curhat) kepada gubernur idolanya, tidak! Gubernur Anies Baswedan selalu welcome terhadap warga yang datang. Namun ini dimaksudkan agar perangkat pemerintahan Kota Jakarta bekerja dengan sistem yang tertata baik. Sebagai pemimpin, Anies percaya bahwa semua pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta mulai dari tingkatan terendah hingga Sekda akan bekerja secara sungguh-sungguh untuk kemajuan kota Jakarta. Melayani warga Jakarta dengan sepenuh hati dan seoptimal mungkin demi kesejahteraan warga Jakarta.

Akhirnya, mari kita bantu pekerjaan Gubernur Anies Baswedan dengan tidak membebani beliau dengan urusan yang ecek-ecek, yang sejatinya urusan itu bisa diselesaikan di kantor kelurahan saja. Mari kita bantu Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno agar konsentrasi bekerja untuk meningkatkan harkat dan martabat kita sebagai warga Jakarta.

Sumber Foto:

https://news.detik.com/berita/3690397/anies-persilakan-warga-mengadu-seperti-era-ahok-djarot

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/21/13151281/di.tengah.antrean.di.balai.kota.warga.bekasi.mengadu.ke.ahok

Mari Wujudkan Sekolah Ramah Anak Di Jakarta

Satu-satunya legacy yang patut dibanggakan oleh duet kepemimpinan Basuki & Djarot --yang sebentar lagi akan berakhir-- adalah keberadaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau yang lebih dikenal dengan sebutan “RPTRA”. Pembangunan RPTRA sendiri dimaksudkan sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan ruang terbuka yang ramah anak, disamping juga sebagai tempat berkumpul dan berkegiatan semua lapisan masyarakat (komunitas) dalam suatu wilayah atau lazim disebut sebagai community center.  

Keberadaan RPTRA ini telah mendapat perhatian dan apresiasi yang luas dari berbagai kalangan. Antusiasme itu ditunjukkan dengan peninjauan ke lokasi-lokasi RPTRA oleh berbagai kalangan seperti para korps diplomatik, pejabat pemerintah dan tamu-tamu negara sahabat yang berkunjung ke Jakarta. Mereka datang untuk menyaksikan secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh berbagai komunitas dan anak-anak dalam RPTRA. Mereka terkesan dengan fungsi dan tujuan RPTRA yang ingin mewujudkan kehidupan yang ramah anak dalam suatu kawasan atau ruang publik yang ramah anak di Jakarta.

Upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi anak dengan penyediaan ruang publik ramah anak, yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk (DPPAP) Provinsi DKI Jakarta patut diapresiasi. Namun demikian, usaha tersebut tidak lantas berhenti dengan pembangunan ratusan RPTRA semata, akan tetapi perlu adanya inovasi, perluasan, dan upaya pengembangan dalam bidang pembangunan yang lain agar program perlindungan anak menuju perwujudan kota Jakarta sebagai Kota Layak Anak (KLA) dapat terus terpelihara. Salah satu program yang layak dicanangkan adalah dalam bidang pendidikan yakni mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA) di DKI Jakarta.

Di DKI Jakarta bukan tidak di temukan Sekolah Ramah Anak. Di SMAN 3 dan SMAN 29, Jakarta Selatan, misalnya, telah menjadi sekolah rujukan nasional sebagai Sekolah Ramah Anak. Namun demikian, kebijakan ini perlu diperluas dengan menyasar kepada seluruh sekolah yang ada mengingat Jakarta adalah barometer kualitas pendidikan di Indonesia. Disamping itu yang tak kalah menariknya adalah sosok dari Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Rasyid Baswedan. Doktor lulusan Northern Illinois University ini bukanlah orang baru dalam dunia pendidikan. Inisiator “Gerakan Indonesia Mengajar” ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada Kabinet Kerja Jokowi. Momentum kepemimpinan Anies ini seyogyanya dapat diambil agar kebijakan SRA dapat segera diimplementasikan di seluruh sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta.

SRA itu sendiri merupakan komponen yang tak terpisahkan sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator KLA. Perlu diingat bahwa usia anak adalah usia sekolah, dimana hampir sepertiga waktu anak akan dihabiskan di lingkungan sekolah. Karena itu keberadaan SRA memegang peranan yang signifikan bagi tumbuh kembang, dan pembentukan karakter kepribadian anak.

Sarana olahraga SMAN 3, Jakarta

Untuk mewujudkan hal tersebut, bagaimana kita men-design dan meng-create Sekolah Ramah Anak (SRA) pada sekolah-sekolah yang ada di Jakarta? Yang pertama adalah harus ada komitmen dan keterpanggilan dari para stakeholders di sekolah tersebut, seperti guru, wali murid (komite sekolah), dunia usaha, dan pemerintah untuk mewujudkan SRA. Tanpa adanya komitmen, bagaimana mungkin terjalin sinergisitas, pelibatan, dan peran serta aktif para pemangku kepentingan dalam setiap permasalahan dan persoalan yang menyangkut anak.

Sekolah Ramah Anak sendiri adalah suatu sekolah yang bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah memenuhi, menjamin, dan melindungi hak-hak anak. Mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak agar terwujud anak yang sehat jasmani dan rohani, serta memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia. SRA juga mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membawa rahmat bagi seluruh alam.

Suasana belajar di SMAN 3, Jakarta

Jam sekolah yang berdurasi sekitar 8 (delapan) jam per hari harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pembentukan karakter dan kepribadian anak. Anak harus merasa nyaman berada di lingkungan sekolahnya. Lingkungan sekolah bagi anak, disamping sebagai tempat belajar, pembentukan nilai-nilai luhur dalam diri anak, juga tempat mereka bermain dan berkumpul dengan teman-temannya. Bagaimana kita memastikan agar sekolah menjadi tempat favorit bagi anak-anak. Harus dipastikan tidak ada pem-bully-an, --baik fisik maupun mental-- dan kekerasan antar siswa (perkelahian) di sekolah, Bagaimana kita membuat agar anak tidak merasa jenuh dan takut untuk berangkat ke sekolah. Dengan demikian, sekolah akan menjadi tempat yang menyenangkan bagi sepertiga waktu mereka, anak menjadikan sekolah sebagai rumah keduanya.

Setelah adanya komitmen dari para pemangku kepentingan lalu dibentuklah Tim Pelaksana SRA yang akan merencanakan dan membuat kebijakan-kebijakan demi terwujudnya SRA. Tim ini akan bertugas untuk menginventarisir kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus disiapkan, sarana dan prasarana apa saja yang mesti dibangun agar tercipta suasana yang kondusif bagi proses belajar mengajar siswa.

Zona aman selamat sekolah

Sebagai perwujudan SRA, ada beberapa sarana dan fasilitas yang harus dipenuhi. Misalnya, agar para siswa (anak) dalam pergi dan berangkat ke sekolah merasa aman dan nyaman tanpa khawatir akan bahaya kendaraan bermotor, maka harus dibuatkan suatu kawasan rute aman dari/ke sekolah, beserta rambu-rambu lalu lintas dan perangkat sarana pendukung lainnya. Keberadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss) merupakan komponen yang harus ada dalam setiap SRA.

Perpustakaan SMAN 3, Jakarta

Di dalam lingkungan SRA akan terdapat beberapa fasilitas, sarana, dan miniatur pendukung bagi tumbuh kembang dan penambah wawasan anak, seperti: Adanya Taman Lalu Lintas; Tersedianya ruang dan tenaga konseling bagi siswa; Serta ruang/pojok Bahaya HIV/AIDS dan Narkoba; Disamping itu, untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan anak, maka keberadaan perpustakaan yang lengkap dengan koleksi yang beragam, dengan suasana ruangan yang nyaman menjadi suatu keniscayaan pada setiap SRA.

Selain pemenuhan sarana dan fasilitas penunjang SRA, yang tak kalah pentingnya adalah adanya peningkatan kualitas pendidik (guru) terkait dengan hak-hak anak yang komprehensif. Peningkatan kualitas guru diibaratkan sebagai software untuk pembentukan SRA. Guru dididik dan dilatih untuk mengetahui tentang tumbuh kembang anak, problematika dalam dunia anak dan remaja serta apa yang menjadi hak-hak anak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Sebagai panduan untuk mewujudkan SRA, dapat dilihat pada Permen PP dan PA No 8/2014. Dalam permen tersebut tertulis beberapa indikator sebagai acuan bagaimana merencanakan dan melaksanakan SRA. Bila semua ini dilakukan niscaya cita-cita mewujudkan kota Jakarta sebagai kota pendidikan yang ramah bagi anak bukan isapan jempol dan angan-angan semata.

Sumber foto-foto:

https://sman3jakarta.files.wordpress.com/2015/07/557378_526016174082015_464007085_n.jpg

Sumber Ilustrasi:

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-children-playing-slide-school-cartoon-full-color-image67408586#

Untung Ada Foke: Menengok Proses Seleksi CPNS Pemprov DKI Jakarta.

Minggu-minggu ini adalah waktu-waktu tersibuk bagi para sarjana lulusan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk menyiapkan berkas dan persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tak hanya itu, mereka pun dituntut kesiapan mental dan me-refresh kemampuan dan pengetahuan mereka agar siap untuk bertarung dalam ajang seleksi CPNS. Jika ada satu kekurangan yang luput saja, niscaya akan membuyarkan impian mereka menjadi CPNS.

Bicara mengenai integritas dan profesionalitas PNS sangat erat kaitannya dengan proses atau awal mula seseorang diterima menjadi CPNS. Bila dalam proses penerimaannya diawali dengan cara-cara kotor, hasilnya pun akan kotor. Maka, agar diperoleh PNS yang bagus, harus dimulai dari hulu-nya yakni proses seleksi penerimaan itu sendiri. Mulai dari keterbukaan penyampaian informasi (diumumkan secara resmi dan tranparan proses dan tahapan-tahapannya sampai kepada pengumuman kelulusannya) hingga yang terpenting adalah proses atau tahapan seleksi itu sendiri. Bagaimana para pengambil kebijakan (Panitia Seleksi) menjalankan proses seleksi itu secara fair, jujur, transparan dan bersih. Bila proses awalnya bagus, dalam arti tak ada unsur KKN, maka boleh kita berharap bahwa output atau pegawai yang nanti akan di terima menjadi PNS adalah pegawai dengan kualitas dan integritas diatas rata-rata.

Lalu, adakah role model proses seleksi CPNS yang bersih yang pernah kita rasakan? Sekitar tahun 2009 hal tersebut pernah diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Foke. Beliau, meski orang Betawi asli namun tidak aji mumpung dengan cara mengistimewakan atau memberikan privilege kepada orang Betawi untuk bekerja dan berkarier di Pemprov DKI Jakarta. Padahal, --kalau beliau mau-- bisa saja memasukkan sebanyak mungkin putra-putri asli Betawi untuk mengabdi di Pemprov DKI, wong dia Gubernur-nya. Bicara dari segi kepatutan dan kewajaran, bisa dimaklumi bila ada putra daerah yang diberikan prioritas untuk membangun dan mengabdi di daerahnya. Selain itu, kedekatan beliau dengan para tokoh masyarakat Betawi, ulama, dan pemuda-nya yang notabene mayoritas ber-etnis Betawi sangat lah mudah untuk membuat kebijakan yang pro-Betawi, even menyangkut kebijakan rekrutmen pegawai di Pemprov DKI Jakarta. Tak hanya itu, Sekda Provinsinya pun, Muhayat, yang juga berdarah Betawi, tentu akan meng-amini setiap langkah dan kebijakan sang Gubernur. Namun kedua pimpinan pemerintahan tertinggi di ibukota ini tidak melakukan itu. Mereka berdua bekerja secara professional, dengan menanggalkan jubah suku dan etnis Betawinya.

Saking cintanya Fauzi Bowo kepada kota Jakarta, beliau tak ingin merusak Jakarta dengan mewariskan aparatur yang tidak professional, tidak bersih, dan tidak kredibel. Pada masa-nya lah dimulai proses seleksi CPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang transparan, bersih dan professional. Teman saya, wong ndeso dari Pacitan dan Klaten, misalnya, bisa keterima lulus menjadi CPNS di Pemprov DKI Jakarta. Padahal di satu sisi banyak pemuda potensial Betawi yang masih ngangur. Namun itulah seleksi. Tidak ada kebijakan afirmatif action yang digulirkan Fauzi Bowo bagi etnis Betawi meskipun itu hanya untuk berkarier di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Akibatnya pada masa penerimaan CPNS Pemprov DKI Jakarta periode 2009 itulah dihasilkan para staf CPNS yang kredibel, professional dan mumpuni di bidangnya masing-masing. Para PNS Pemprov DKI Jakarta dengan NIP 2010 adalah pegawai pilihan dengan latar belakang dari universitas terkemuka di tanah air. Saat itu sarjana-sarjana terbaik jebolan dari Unpad, ITB, dan UI, terserak di dinas-dinas teknis yang ada di Pemprov DKI.

Fauzi Bowo sebagai pegawai yang telah lama berkarier di Pemprov DKI Jakarta tampaknya memendam luka lama. Sudah menjadi rahasia umum pada sekitar tahun 70 – 90-an di Pemprov DKI Jakarta dikuasai oleh etnis dan suku tertentu. Saat itu dikenal dengan istilah “Babi Kuning”. Bila atasan atau pimpinan di dinas atau instansi tersebut berasal dari etnis A, maka semua pejabat bawahannya hingga staf-nya akan terkoneksi dengan si bos. Orang diluar kelompok itu akan sulit masuk ke dinas tersebut. Pasalnya, setiap ada rekrutmen, pasti yang diprioritaskan untuk masuk dan diterima bekerja adalah mereka yang berasal atau satu etnis dengan pimpinannya. Jadilah di dinas tersebut menjadi dikuasai oleh mereka yang satu group.

Kita tidak dapat membayangkan bila proses dan cara-cara ‘jahiliyah’ ini diteruskan dan tidak diputus mata rantai-nya oleh Fauzi Bowo maka dapat dipastikan langgam dan gaya pelayanan pemerintahan di DKI Jakarta mungkin menjadi tidak professional, lemah, amburadul, bahkan hancur. Tak ada yang bisa diharapkan dari mereka, calon pegawai, yang (proses) diterimanya  dengan dengan cara sogokan, kedekatan kekerabatan (nepotisme), dan kolusi. Nah, usaha yang dirintis oleh Foke inilah yang tinggal dipetik hasilnya dengan manis oleh penggantinya yakni Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Betapa Ahok, saat menjabat sebagai gubernur sangat membangga-banggakan angkatan 2010 sebagai angkatan yang hebat, professional, dan kredibel. Tak heran banyak dari angkatan ini yang diangkat Ahok menjadi pejabat dan menjadi ujung tombok setiap kebijakan yang dikeluarkannya. Kalau saja tak ada angkatan 2010, entah apa yang terjadi dengan kepemimpinan Ahok? Beruntung Ia banyak dibantu oleh staf PNS professional hasil kebijakan seleksi yang dilakukan oleh Gubernur Fauzi Bowo.

Kini, pemerintah pusat kembali membuka kesempatan kepada putra putri terbaik bangsa untuk berkarier sebagai PNS. Langkah ini patut kita syukuri bersama, mengingat sudah beberapa tahun ini penerimaan pegawai ditiadakan. Kita sama-sama berharap semoga niat baik dan upaya mereka, para sarjana, putra putri Indonesia, yang memang tulus dan ikhlas untuk mengabdi bagi kejayaan, kemajuan nusa dan bangsa Indonesia dapat diapresiasi dengan sebaik-baiknya dengan tidak menyimpangkan proses seleksi CPNS 2017 menjadi ajang titip menitip anak, keponakan, tetangga, kerabat, dan anak-anak dari teman-teman sang pejabat. Semoga dengan proses seleksi, seperti yang pernah dilakukan di Pemprov DKI Jakarta era Fauzi Bowo, menjadi barometer dalam proses seleksi CPNS yang bersih, transparan, adil, dan jujur. Semoga!

Sumber Foto: http://www.tigapilarnews.com/berita/2017/07/01/112508-Pemprov-DKI-Ancam-Potong-Uang-TKD-PNS

Mewujudkan Perpustakaan Ramah Anak di DKI Jakarta

Selama saya mengunjungi perpustakaan, hampir dapat dipastikan bahwa sebagaian besar pengunjung perpustakaan adalah para mahasiswa/pelajar ataupun para kaum ‘jomblo’ yang mengisi waktunya dengan membaca. Jarang saya jumpai di dalamnya ibu-ibu atau istilah ngetrend-nya “Mahmud” atawa mamah muda, misalnya, yang mengisi hari-harinya sembari mengampu anaknya di perpustakaan.

Lalu, apakah fungsi perpustakaan diperuntukkan hanya untuk para dosen peneliti, mahasiswa/pelajar atau kaum ‘pengangguran’ terdidik dimana mereka mempunyai banyak waktu untuk membaca? Rasanya terlalu sayang bila gedung mewah nan megah perpustakaan dibangun dan berfungsi hanya untuk mereka semata.

Disatu sisi, kebiasaan membaca belum tertanam secara kokoh dalam budaya masyarakat Indonesia. Anak-anak kita lebih asyik ber-gadget ketimbang memegang buku. Agak sulit menanamkan kepada mereka agar menjadikan buku sebagai teman, dan membaca sebagai sebuah hobby yang mengasyikkan. Karena, bila membaca sudah menjadi hobby, maka buku apapun yang ada di rumah pasti dibacanya. 

Sayangnya, tidak semua referensi dan sumber bacaan dapat ditemukan di rumah maupun di sekolah, melainkan hanya ada di perpustakaan. Perpustakaan dengan beragam koleksi buku adalah tempat yang tepat untuk ‘berselanjar’ menambah pengetahuan kita. Lalu bagaimana kita mengenalkan kepada anak-anak tentang perpustakaan sebagai pusat dari beragam buku dan informasi yang tersedia?

Kendala yang sering kita hadapi adalah bagaimana kita menumbuhkan kebiasaan ‘main’ ke perpustakaan (atau bisa juga toko buku), bila untuk pergi ke perpustakaan saja anak-anak enggan atau merasa tak nyaman. Perpustakaan bagi mereka bisa jadi tempat yang membosankan.  Perpustakaan tak ubahnya hanya tempat bagi para ‘pemikir’ dan orang-orang ‘aneh’ yang sedang serius membaca. Ia bukanlah tempat yang asik untuk bermain dan bersenda gurau. Sudah terbayang dalam pikiran mereka bahwa di perpustakaan tidak boleh berisik, tidak boleh ribut, harus tenang, dan segala gambaraan keseriusan lainnya.

Definisi perpustakaan itu sendiri adalah mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung/bangunan atau gedung tersendiri yang berisi buku-buku koleksi, yang diatur dan disusun demikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca (Sutarno NS, 2006:11). Bila merujuk pada definisi tersebut, inilah model perpustakaan jadul dan kuno yang sering dan banyak kita jumpai, dimana perpustakaan hanya berisi kumpulan rak-rak buku dengan meja dan kursi baca. Sebaiknya, lebih dari itu. Perlu ada revolusi dalam konsep penataan perpustakaan agar perpustakaan dapat dinikmati oleh beragam kalangan dari beragam usia, mulai anak-anak hingga manula. Ini merupakan tantangan dan peluang bagi para insan pustakawan untuk men-create suatu perpustakaan yang disukai oleh anak. Men-design perpustakaan yang ramah untuk anak.

Seperti yang saya uraikan dimuka, bagi sebagian kalangan, utamanya para ibu rumah tangga yang mempunyai balita, waktu dan kesempatan untuk membaca sangatlah sulit didapatkan. Jangankan jalan-jalan ke toko buku (perpustakaan), untuk membaca saja tak ada waktu bagi merekamembaca. Tidak mungkin seorang ibu meninggalkan anaknya di rumah hanya untuk pergi ke perpustakaan. Bila ia membawa dan mengajak serta anaknya ke perpustakaan, di jamin si anak hanya akan tenang selama 5 menit. Selanjutnya tentu mereka akan uring-uringan, tidak nyaman dan merengek minta keluar untuk bermain. Dunia anak adalah dunia bermain. Tumbuh dan kembang mereka diwarnai dengan keceriaan, kebahagiaan dalam suasana permainan.

Lalu bagaimana agar perpustakaan itu ramah bagi anak? Alangkah idealnya bila di perpustakaan itu disediakan space dan ruang baca sekaligus ruang bermain bagi anak. Disamping orang tua dapat tenang membaca, anak anak mereka pun dapat bermain sekaligus belajar. Mereka dapat melihat gambar-gambar menarik dalam buku dan (jika bisa) membaca isi buku.

Bagi saya, Perpustakaan Ramah Anak (PRA) adalah suatu perpaduan konsep yang menempatkan anak pada subjek dan mengarahkan anak pada budaya dan kebiasaan membaca. Ada dua keuntungan yang didapat dari penerapan konsep perpustakaan ramah anak; yang pertama adalah anak dapat bermain di perpustakaan itu berpadu dengan (aktivitas) orang tua yang membaca dan berinteraksi secara aktif dengan anak; dan kedua adalah penyediaan bahan-bahan bacaan yang ramah anak dan sesuai dengan usia anak.

Di dalam PRA ini, selain anak dapat bermain dengan aneka permainan edukatif yang tersedia seperti: Lego; Susun Balok; dan sebagainya; Anak juga dapat menikmati bacaan atau melihat gambar-gambar menarik yang dapat meningkatkan fungsi kognitif anak. Informasi-informasi pengetahuan (buku) bergambar dan warna-warna yang mereka sukai harus tersedia di PRA.

Selain itu harus tersedia pula berbagai macam bahan dan sumber pengetahuan bagi orang tua dalam mendidik anak-anaknya, seperti: Bagaimana menerapkan disiplin pada anak; Bagaimana membiasakan hidup bersih pada anak; dsb. Buku-buku tentang pola dan cara pengasuhan anak menjadi bacaan yang pastinya disukai oleh para orangtua. Dengan demikian selagi mereka menemani anak-anaknya ke PRA, mereka juga dapat menggali dan mencari pengetahuan tentang tumbuh kembang anak.

Disamping itu PRA harus juga berisi tentang buku-buku bacaan anak yang edukatif dan informatif. Dari buku-buku itu, para orang tua pun dapat membacakan dongeng kepada anaknya. Keragaman koleksi dan kelengkapan PRA juga dilengkapi pula dengan APE atau Alat Permiana Edukatif dan ruang bermain anak. Di sudut PRA dapat diletakkan seperangkat permainan anak yang lazim dijumpai pada permainan outdoor seperti perosotan, ayunan, dan sebagainya.

Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah penataan ruang dan fasilitas penunjang harus mencerminkan suatu model penataan yang ramah anak. Pemilihan wall paper dan cat dinding yang dekat dengan dunia anak (gambar winny the poh) misalnya, patut diperhatikan.

Lantas adakah contoh Perpustakaan yang ideal bagi semua kalangan seperti uraian saya diatas? Ada. Perpustakaan yang dikelola oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, misalnya layak diacungi jempol lantaran telah membuat konsep penataan perpustakaan yang ramah bagi semua kalangan, utamanya anak-anak. Jika Anda ada waktu senggang, cobalah ajak buah hati anda bermain dan berekreasi sekaligus belajar disana. Nah, bila konsep ini dapat diaplikasikan pada seluruh perpustakaan yang ada, niscaya anak-anak akan merasa akrab dengan perpustakaan yang pada gilirannya, budaya dan kebiasaan membaca dapat ditumbuhkan sejak usia dini. 

Cukup Ahok Menjadi Pembelajaran Bagi Kita

Pada dasarnya Indonesia adalah negeri yang terbuka, toleran dan menghargai segala perbedaan yang ada. Praktis, sepanjang berdirinya Republik, tak ada kerusuhan dan huru hara yang diakibatkan oleh perbedaan SARA yang terjadi merata di seluruh kawasan di Indonesia dalam skala luas. Kalaupun ada, sifatnya hanya kerusuhan lokal, dan mampu segera diredakan dengan pendekatan yang dinamakan kearifan lokal. Itulah sebabnya jauh sebelum Negara ini resmi berdiri, semboyan Bhinneka Tunggal Ika telah dipatrikan oleh para founding father sebagai slogan yang dilekatkan pada kaki burung Garuda. Mereka menyadari bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras, dan itu tidak bisa dihilangkan atau diseragamkan. Keberagaman adalah takdir Indonesia itu sendiri.

Berbicara tentang kepemimpinan di Indonesia, kita tak mengenal kepemimpinan yang diwariskan, atau kepemimpinan yang telah di ‘jatahkan’ untuk etnis atau golongan tertentu. Semua warga Negara berhak menjadi pemimpin. Oleh karenanya, tak menjadi soal siapapun yang menjadi pemimpin di suatu wilayah, sepanjang yang bersangkutan mempunyai kemampuan leadership, bertingkah dan berprilaku santun, sopan, menghormati dan menghargai kearifan dan budaya lokal, maka ia akan diterima dengan baik oleh warga setempat. Mau bukti? Bali misalnya, sebagai wilayah yang mayoritas hampir 100% dihuni oleh warga beragama Hindu, pada tahun 70-an, bisa dengan damai menerima kepemimpinan Bapak Soekarmen sebagai gubernur mereka, meskipun beliau adalah seorang Muslim dan bukan orang asli Bali. Saat kepemimpinannya berlangsung, tak ada gejolak dan polemik yang terjadi di Bali. Segalanya berlangsung damai, aman, dan tentram. Begitupun dengan Aceh, Papua, NTT, Sulawesi Utara dan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Mereka menerima dengan baik kepemimpinan seseorang yang bukan berasal dari etnis ataupun kepercayaan yang sama dengan mereka.

Demikian pula dengan Jakarta, jauh sebelum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ber-etnis Tionghoa dan beragama Kristen menjabat Gubernur, Jakarta telah dipimpin oleh putra Manado yang juga beragama Kristen. Dalam catatan sejarah, tak pernah ada penolakan terhadap figure Henk Ngantung, meskipun ia menganut kepercayaan berbeda dengan mayoritas warga Jakarta. Betawi, sebagai etnis asli Jakarta welcome terhadapnya. Lalu, bagaimana dengan Ahok? Tidak seperti Soekarmen di Bali, yang stabil tanpa gejolak, kepemimpinan Ahok tidak berjalan mulus, ia mendapat penolakan dari sebagian warga Jakarta, utamanya etnis Betawi. Mengapa hal ini terjadi? Apakah penolakan ini murni masalah perbedaan agama yang dianut oleh sang gubernur dan warganya? Tampaknya tidak demikian halnya.

Dari berbagai analisa yang disampaikan oleh beberapa lembaga survey, faktor dominan kekalahan Ahok dalam Pilkada 19 April lalu adalah ketakutan warga Jakarta terhadap figur Ahok itu sendiri. Ketakutan-ketakutan ini dapat berupa: Takut di gusur. Ketakutan akan digusur dari tempat tinggalnya; Ketakutan di gusur tempat usahanya; Takut di larang. Larangan-larangan yang mengekang terhadap hajat yang bersentuhan dengan rakyat kecil, seperti wacana larangan sepeda motor melintasi jalan Sudirman-Thamrin, misalnya, ataupun kebijakan-kebijakan lainnya yang justru pro kalangan menengah atas, bukan kepada rakyat kecil.

Disamping itu, Ahok lemah secara leadership. Ia tidak mempunyai kemampuan leadership yang mumpuni. Sebagai pemimpin, ia tidak mengayomi seluruh warga sebaliknya justru menebar ketakutan dan intimidasi kepada warganya. Banyak statemen dan kebijakan gubernur yang justru kontra produktif untuk merangkul masyarakat. Larangan takbir keliling; Larangan ber-sholawat di Monas; Larangan pemotongan hewan qurban di sekolah, misalnya, adalah sebagian contoh nyata bagaimana gubernur tidak sensitif terhadap keadaan dan budaya dari warga asli yang ia pimpin (Betawi). Dari situlah muncul bibit-bibit ketidakpercayaan kepada kepemimpinan gubernur. Ia melupakan dan mengabaikan kearifan lokal dari bangsa Indonesia umumnya dan etnis Betawi pada khususnya. Meminjam istilah kasar yang diucapkan oleh sesepuh masyarakat Betawi Bapak Eddy Marzuki Nalapraya; “Bacot loe jaga! Yang merefleksikan ungkapan kekesalan warga Betawi terhadap langkah dan ucapan yang sering dikemukakan oleh Ahok.

Ahok tampaknya tak menyadari bahwa ia adalah minoritas. Ia terlalu jumawa dan sombong. Ia tidak menjaga budi pekertinya. Dulu, sewaktu mahasiswa, dalam berbagai kesempatan memimpin atau me-moderatori rapat, diskusi atau berdialog dengan para rekan-rekan saya calon pemimpin bangsa, sering saya utarakan kepada mereka bahwa: “Yang merasa mayoritas JANGAN sombong dan jumawa! Sedangkan yang minoritas, HARUS tahu diri!’ Bila teori saya ini diterapkan, maka tak mustahil kepemimpinan Ahok akan di nilai oleh seluruh warga Jakarta dengan khusnul khotimah, berakhir baik. Ia akan selalu dikenang oleh warga Jakarta seperti mereka mengenang Ali Sadikin (Bang Ali) sebagai Bapak Pembangunan Jakarta.

Paska Pilkada dimana warga Jakarta telah memutuskan vonisnya dengan menarik mandat Ahok dan menyerahkannya kepada pasangan Anies-Sandi, marilah kita akhiri gonjang ganjing dan hiruk pikuk yang terjadi di Jakarta. Suka atau tidak, cukuplah figur dan kepribadian Ahok, dengan segala plus minus-nya menjadi pembelajaran bagi kita semua dan mereka yang ingin menjadi pemimpin, bahwa jangan sekali-kali mengabaikan kearifan lokal dalam suatu wilayah. Selalu ingat mantra lama yang masih terbukti keampuhannya, yakni: “Dimana Bumi Dipijak, Disitu Langit Dijunjung.” Mari gandeng tangan menata Jakarta dan Indonesia dengan semangat persatuan dan kesatuan. 

Mari Jadikan Anies-Sandi Gubernur Kita Bersama

Keriuhan Pilkada DKI Jakarta baru saja usai. Beruntung kita mengenal metode hitung cepat atau Quick Count hingga tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengetahui siapa pemenang dari perhelatan 5 tahunan ini. Dari hasil hitung cepat yang disajikan oleh berbagai lembaga survey, tampak dengan jelas dan meyakinkan, kemenangan pasangan Anies-Sandi atas pasangan yang diusung oleh koalisi PDIP, Golkar dan Nasdem. Dan segera, setelah publik mengetahui hasil hitung cepat tersebut, beragam, komentar, ucapan dan pendapat dari warga masyarakat bermunculan. Ada yang pro atau berpendapat positif, ada pula yang masih nyinyir.

Bagi mereka yang jagoannya menang, tentu komentar yang berupa puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah pemimpin baru, di panjatkan tak henti-hentinya oleh mereka. Nyaris seluruh isi timeline di media sosial dihiasi oleh kalimat-kalimat penyejuk, pembakar semangat dan harapan menyongsong era baru. Ungkapan dan komentar tersebut sebagai wujud perasaan gembira dan rasa syukur yang meraka rasakan. Tak hanya di media sosial, di dunia nyata pun, keriuhan dan kegembiraan segera tampak begitu masyarakat mengetahui psangan Anies-Sandi menang, ribuan rakyat melakukan sujud syukur, bahkan banyak diantara mereka menangis terharu menandakan sudah lama mereka mengidam-idamkan mempunyai pemimpin  yang santun, cerdas, amanah, dan bersih.

Nah disisi yang berbeda, bagi pendukung pasangan Ahok-Djarot, atau pasangan yang kalah, kesedihan tentu mereka rasakan. Banyak diantara mereka yang seolah tak percaya bahwa Ahok-Djarot kalah dengan selisih  suara yang sangat signifikan. Untuk menghilangkan kesedihan itu, mereka pun membangkitkan semangat dengan komentar dan pendapat, yang kebanyakan membesarkan hati dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas upaya, dedikasi dan hasil kerja yang telah ditorehkan oleh Ahok-Djarot untuk masyarakat Jakarta selama ini.

Namun apakah hiruk pikuk Pilkada telah berakhir, setidaknya di media sosial? Tampaknya ‘perang’ di media sosial masih terus berlanjut, baik haters maupun lovers ataupun pengamat partisan masih beradu panggung. Seharusnya, setelah 19 April 2017, pukul 14.00, tensi keriuhan Pilkada ini berangsur menurun, namun yang terjadi, masih saja timeline dihiasi oleh perang opini. Patut disayangkan, dari beragam pendapat yang menghiasi timeline itu, ada saja yang masih bersikap nyinyir dan segan untuk mengakui keunggulan dan kemenangan pihak Anies-Sandi.

“Horeee gw mo’ ambil rumah DP 0 rupiah.”

 “Siap-siap deh perda syariah diberlakukan.”

Padahal, seperti kita ketahui, pasangan Anies-Sandi dilantik saja belum, kok sudah ditagih janjinya dan di fitnah macam-macam. Mereka beralasan, hal tersebut bukan menagih janji namun mengingatkan Anies-Sandi akan janjinya. Namun apakah elegant mengutarakan hal itu mengingat masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama masih tersisa 6 purnama lagi. Justru ke-nyinyiran-lah yang tampak.

Bahkan, tak hanya itu, muncul pula peramal-peramal dan cenayang masa depan yang sudah dapat memperdiksi masa depan Jakarta lima tahun kedepan, seperti:

“Jakarta bakalan banjir dan macet kembali”. Lho, bukankah sejak dulu juga Jakarta identik dengan macet dan banjir. Justru bila tidak macet, pasti ada yang salah dengan Jakarta. Hanya ada 2 peristiwa yang membuat Jakarta tak macet yakni pas lebaran dan kerusuhan.

“Jakarta akan kembali di rampok oleh mafia anggaran”

“Jakarta bakalan menjadi banjakan sarang korupsi”

“Jakarta akan menjadi sarang radikalisme”

Begitulah predikasi dan ramalan-ramalan seram lainnya, yang prediksi ini hanya fitnahan belaka dan justru kontra produktif untuk upaya merekatkan kembali Jakarta yang selama ini terkotak-kotak. 

Kini pesta telah usai. Kehidupan tak berhenti hingga di tanggal 19 April 2017. Marilah kita hadapi hari esok, lusa, dan mendatang dengan kerja nyata demi kemajuan Jakarta. Kepada seluruh warga Jakarta, khususnya pendukung Ahok-Djarot, jangan berkecil hati. Kalian masih punya kesempatan untuk membuktikan kepada dunia bahwa Ahok-Djarot adalah pemimpin yang baik. Kini kita tagih dan usut janji-janji kampanye yang telah mereka ucapkan sejak tahun 2012 agar seluruh janji-janji itu tergenapi. Tak ada kata terlambat. Mumpung masih ada waktu 6 bulan, segera tuntaskan segala janji-janjinya, bia ada janji-janji itu yang belum terselesaikan. Ya, terlepas dari plus minus dan pro kontra, pasangan Ahok-Djarot telah berbuat yang terbaik untuk Jakarta. Telah ada program dan prestasi yang mereka banggakan sebagai legacy bagi penerus mereka. Kepada pasangan Ahok-Djarot, selamat kami ucapkan. Kalian telah membuat kami bangga pada Jakarta.

Dan akhirnya, kemenangan pasangan Anies-Sandi sejatinya adalah kemenangan akal sehat, kemenangan hati nurani dan kemenangan semua warga Jakarta yang selama ini mendambakan keadilan. Kini, marilah kita songsong Jakarta dengan semangat membangun, berjabat dan bergandengan tangan erat dengan menghilangkan kotak-kotak yang selama ini menjadi sekat diantara kita. Dengan semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI kita jadikan Jakarta sebagai barometer kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, nyaman, damai dan tentram bagi kita semua. Maju kotanya, bahagia warganya, semoga terwujud.

Sumber Foto: http://www.klasemen.co/nasional/peristiwa/1617/berita-terkini-begin-bocoran-strategi-anies-baswedan-dan-sandiaga-uno-hadapi-putaran-2-pilkada-dki/