Pesta dan Bahagia dari Kegagalan.

Akibat mengikuti proses lelang jabatan di BPTSP awal tahun 2015 lalu --maka karena system itu-- aku harus hengkang dari BPMPKB yang telah menempaku lebih kurang selama 5 tahun ini. Sejak awal Mei 2015 aku sudah tidak berkantor di Ahmad Yani, By Pass. Banyak kenangan dan romantika yang kuperoleh selama ini. Suka serta duka. Kejenuhan dan kedinamisan. Semuanya hadir silih berganti.

Jujur, rada kaget juga saat tahu bahwa listing gajiku per Mei 2015 sudah tidak tercantum lagi di BPMPKB. Ini berarti, secara de jure aku bukanlah pegawai BPMPKB. Kemana gerangan nyangkutnya? Walhasil, aku harus cari tahu dan menyelidiki ada dimana daftar gajiku itu. Beruntung seorang kawan memberikan clue. “Mat, mungkin gaji loe nyangkut di BPTSP, kan loe pernah daftar ikutan lelang di BPTSP.”

“Oh iya, mungkin juga ya,” batinku.

Akhirnya, selepas upacara hari Kebangkitan Nasional di IRTI Monas, bersama Pak Jum aku meluncur ke gedung BPTSP mencari tahu akar masalah dan sebab musabab status kepegawaianku. Nah, ternyata dugaan temanku benar adanya. Listing gajiku sudah ada di BPTSP. Menurut cerita dari Staf kepegawaian BPTSP, bahwa mereka telah berulangkali coba mengontakku, namun hasilnya selalu nihil. Bahkan pihak kepegawaian BPTSP telah menghubungiku sejak pertengahan awal Maret, namun sayangnya nomor HP yang mereka peroleh salah. Terjadi kekeliruan dan keterbalikan angka.

Jujur, saat mengikuti proses lelang jabatan, dan gagal, ada perasaan sedih dan kecewa. Kenapa aku bisa gagal? Padahal, aku telah mengidam-idamkan posisi dan jabatan itu. Terbayang saat hadir di acara pelantikan pejabat teman dan bersua dengan rekan-rekan yang lulus dan terlantik hari itu. Ada perasaan sedih. Mereka dilantik, kenapa aku gagal?  Bahkan rekan se-kantorku pun banyak yang ikut terlantik. Hanya aku seorang yang tidak terlantik. Sedih rasanya kalau mengingat itu. Bagimanapun juga kegagalan adalah hal yang pahit. Kegagalan bukan untuk di rayakan.

Namun, jalan takdir dan suratan nasib telah ditentukan. Bisa saja aku lulus dan dilantik, tapi apakah itu nantinya membuatku bahagia? Bisa saja aku peroleh nilai yang baik dalam proses seleksi, namun apakah itu membuatku nyaman dengan posisi dan jabatan yang aku peroleh? Allah SWT telah menggariskan-ku gagal, dan mencukupkan-ku hanya sebagai staf.

Kalau aku set back, aku bersyukur ditakdirkan gagal. Ada beberapa kejadian yang membuat aku mensyukuri kegagalan dan ketidakberhasilan-ku. Lho kenapa kegagalan layak disyukuri dan dirayakan? Ini hikmahnya. Andaikata aku lulus dan dilantik, maka akan terjadi:

Pertama; Aku menyesal dengan posisi dan jabatanku saat ini. Kedua; Aku terbebani dengan jabatan-ku dan tidak enjoy dengan semua itu.

Banyak teman bercerita dan berkeluh kesah kepadaku lantaran mereka tidak nyaman dan tidak enjoy dengan posisi sebagai pejabat saat ini.

“Enakan loe, mas, jadi staff. Nyesel gw ikutan lelang dan jadi pejabat,” kata si A, temenku.

“Masih enakan di kantor lama, disini gak bisa kemana-mana” kata si B, juga temanku.

“Ah, banyakan nombokin, gw, uang pribadi banyak kepake, enakan loe, mas jadi staf, nyantai gak ada beban,” sungut si C, masih temanku.

Pada intinya, semua teman yang aku kenal, menyesal ikut lelang jabatan dan jadi pejabat.

Meski aku gagal dalam lelang jabatan di BPTSP --lantaran kuota yang terbatas-- namun bila saja aku peroleh nilai lumayan baik, niscaya aku akan menjadi pejabat di tempat lain (ikut pelantikan berikutnya) tentu aku telah hengkang dari BPMPKB sekitar bulan Februari. Artinya semenjak Februari aku mungkin menjadi pejabat di kelurahan atau di sekolah. Dan, aku akan bergelut dengan suasana dan budaya kerja baru, yang berbeda dari tempatku kerja selama ini.

Mungkin ini yang orang sebut, bila rezeki, gak kan kemana. Saat aku gagal ikutan lelang, seharusnya, --sebagai konsekwensinya-- aku harus pindah ke BPTSP sebagai staf. Nah, dengan sistem itu, santer terdengar bahwa aku akan dipindahkan ke BPTSP. Tapi kapan? Bulan besok, 3 bulan lagi atau bahkan tidak sama sekali. Gosip berseliweran. Banyak pula ‘ledekan’ yang terdengar, “eh kapan pindah ke BPTSP?” Kata temanku. Aku pun tidak tahu persis kapan bisa segera pindah ke BPTSP. Aku hanya pasif menunggu telpon dari mereka. Dan, dilalahnya, staf kepegawaian di BPTSP gagal menghubungiku lantaran nomor yang mereka peroleh dari BKD, salah.

Mujur tampaknya. Dengan gagalnya mereka menghubungiku, akibatnya aku masih tertahan di BPMPKB hingga akhir April. Sepanjang masa itulah terjadi berbagai peristiwa, kegiatan, dan pekerjaan yang bisa mengubah segalanya. 2 (dua) bulan ‘bonus’ di BPMPKB membuatku berkesempatan jumpa dengan pihak Kedubes USA. Mungkin akan lain cerita bila mereka –staf BPTSP-- berhasil menghubungiku di bulan Maret itu, kesempatan ke USA akan terbang. (kisahnya dirubrik terpisah).

Beranjak dari kejadian itu, banyak hikmah yang aku petik. Ternyata berbaik sangka dengan Allah SWT itu suatu keniscayaan. “Ana ‘inda dzonni abdi, Aku menurut persangkaan hambaku,” begitu yang kerap kudengar dari ustazdku saat mengurai hikmah berbaik sangka dengan Rabb. Ada hikmah yang terkandung di balik suatu peristiwa. Aku selalu berpikir positif atas kegagalanku. Mungkin memang jalanku harus seperti ini dan tetap menjadi staf. Kembali ter-ngiang di telinga saat Ustazku mengutip firman Allah SWT, yakni, boleh jadi sesuatu yang kamu nilai baik, ternyata jelek di mata Tuhan. Dan sesuatu yang kamu nilai jelek, bisa jadi, ternyata baik di mata Tuhan. 

Menempatkan Tim Gubernur atau Apalah Namanya

Sebelum era Reformasi, Indonesia hanya mengenal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagai pemilihan langsung yang melibatkan seluruh rakyat di suatu desa. Namun kini, tak hanya Kades, dari mulai Presiden RI, hingga Ketua RT pun dilakukan pemilihan langsung. Dan, semenjak itulah kita mengenal apa yang disebut Tim Sukses (Timses) atau Relawan dari pasangan calon pemimpin. Masing-masing kandidat membentuk Timses untuk memastikan agar ia dapat memenangi pemilihan tersebut.

Tak hanya Presiden atau Gubernur, bahkan saat ini, untuk pemilihan level RT dan RW di Jakarta pun masing-masing kandidat pasti memakai jasa Timses. Saya pun pernah menjadi tim sukses salah satu calon, --yang kebetulan kerabat saya--, untuk pemilihan RT di Jakarta. Lantaran jagoan saya menang, sebagai ‘imbalannya’ saya di dapuk sebagai Sekretaris RT. Ketua RT terpilih rupanya tahu kapasitas saya, dan jabatan itu memang pantas untuk saya emban.

Dulu, --untuk menjadi Gubernur/Bupati/Walikota--, memang kita tak mengenal Tim Sukses (Timses), seperti yang marak akhir-akhir ini. Kalaupun ada Timses, itu hanyalah kumpulan beberapa teman dari Si Kandidat yang bertugas me-lobby ‘bos besar’ agar Si Kandidat dapat ditunjuk menduduki suatu posisi/jabatan. Tim lobby inipun hanya dua atau tiga orang teman dekat kepercayaan Si Kandidat saja. Nah, ketika lobby yang dilakukan gol, sebagai imbalannya, biasanya mereka di tempatkan sebagai staf (penasehat) pribadi Si Pejabat. Sebutannya bisa staf ahli (Menteri/Gubernur/Bupati). Ya, tim lobby memang dibutuhkan lantaran dulu, pemimpin itu ditunjuk dan/atau mereka yang memperoleh restu untuk menduduki jabatan itu.

Yang namanya Timses tentu tugas pokoknya adalah bagaimana memastikan agar jagoannya memenangi pemilihan. Mereka mulai bekerja sejak Si Kandidat secara mantap hati me-nawaitu-kan dirinya untuk ikut ajang pemilihan. Kerja-kerja spartan pun dimulai. Dari kerjaan sederhana, seperti mencetak, mendistribusikan, hingga memasang spanduk dukungan, sampai pekerjaan yang membutuhkan otak dan pemikiran tingkat dewa, seperti menyusun jargon, program, dan janji-janji Si Kandidat yang akan di tuangkan dalam rencana strategi dan aksi yang nantinya akan diwujudkan bila Si Kandidat menang. Semua itu adalah Job-Desk dari Timses.  

Nah, setelah Si Kandidat berhasil memenangkan pertarungan, apakah mereka melupakan Timsesnya? Biasanya tidak. Si Kandidat tentu takkan melupakan peran dan jasa besar Timses-nya. Mereka tak ingin di-cap sebagai kacang yang lupa pada kulitnya. Si Kandidat tentu tidak akan ‘membuang’ peran, dan hasil kerja keras para Timses, yakni mereka yang banting tulang bekerja tanpa lelah untuk kesuksesan Si Kandidat. Seperti yang dilakukan oleh Jokowi, misalnya. Setelah berhasil memenangi Pilpres RI, maka beliau tidak lupa kepada Timsesnya. Sebagai ungkapan ‘terima kasih,’ banyak Timses yang ditempatkan pada posisi terhormat, entah itu sebagai menteri, Kepala Lembaga Negara, Duta Besar, ataupun komisaris di berbagai BUMN.

Begitupun yang terjadi pasca Pilkada (Gubernur/Bupati/Walikota). Siapapun yang memenangi Pilkada, maka ia akan mengakomodir kepentingan Timses-nya agar dapat berperan, tidak hanya sebelum dan di saat pemilihan berlangsung, namun juga masa ketika Si Kandidat telah memenangi pemilihan itu. Setelah Si Kandidat menang, maka kerja Timses tidak lantas berhenti, namun terus berlanjut. Tentu dengan misi yang berbeda. Setelah menang, maka misinya adalah bagaimana memastikan janji-janji, program, dan kebijakan Si Kandidat dapat direalisasikan dan berjalan dengan baik dan benar.

Lho, bukankah sudah ada para PNS yang akan melaksanakan kebijakan dan janji-janji si Kandidat? Ya, tentu, sebagai aparatur sipil Negara tugas mereka lah memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Namun apakah kebijakan itu dapat berjalan dengan baik tanpa pengawalan dan supervisi?

Nah disinilah ruang atau celah yang dapat diisi oleh Timses. Tak semua masalah, kebijakan, dan janji-janji program dapat ia (Si Kandidat terpilih) tangani berdua dengan wakilnya. Ia butuh bantuan Tim kerja yang solid. Tim kerja ini bisa dari PNS ataupun para professional yang ahli dibidangnya. Nah, agar kesolidan tim kerja ini berjalan dengan baik, maka anggota-anggotanya harus dikenal dengan baik oleh Si Kandidat. Dan yang dikenal dengan baik tentu bekas atau mantan Timsenya. Nah, tugas “Tim” inilah yang akan memastikan bahwa arah, langkah, dan kebijakan Si Kandidat terpilih dapat dikerjakan oleh para Kepala Dinas/Badan (para PNS) dengan baik, sesuai kebijakan yang digariskan Si Kandidat terpilih.

“Tim’ ini tentu harus mempunyai ‘rumah’. Nah, ‘rumah’ inilah, --entah itu namanya Tim (Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota) Untuk Percepatan Pembangunan, ((T(P/G/B/W/)UPP)), sejatinya adalah untuk memastikan agar arah kebijakan dari Si Kandidat dapat diimplentasikan dengan baik oleh para PNS atau jajaran birokrasi. ‘Rumah/Tim’ ini bisa diisi oleh para PNS yang memang ahli dalam suatu bidang tertentu, bisa pula oleh para mantan Timses Si Kandidat yang memang benar-benar punya kemampuan dan keahlian di bidangnya. Karena dari segi kualitas, mereka pun (para mantan Timses) sangat mumpuni. Datang dari berbagai latar belakang disiplin keilmuan, professional di bidangnya, mulai dari yang tamatan SMA hingga S3.

Kita tentu berharap jangan sampai orang-orang yang berada dalam “Tim” itu, mereka yang tak punya kapasitas. Sebut saja si Udin. Meskipun di Timses, Udin bertugas sebagai koordinator pemasangan bendera dan atribut Si Kandidat, ia tak serta merta bisa masuk “Tim”. Lihat dulu kemampuan Si Udin. Kalau Si Udin cuma jago ngurusin spanduk, misalnya, ya gak cocok untuk masuk di “Tim” yang nantinya akan men-suvervisi program “Ada Apa Dengan Jomblo”, misalnya. Mungkin bisa dicari figur lain yang expert dibidang itu. Begitulah contoh sederhannya. Jangan sampai terjadi “Tim” itu hanya kedok untuk ‘menggaji bulanan’ para Udin-Udin lainnya sebagai ungkapan terima kasih Si Kandidat lantaran sudah dibantu mereka untuk memenangi pemilihan.

Agar kerja “Tim” itu tidak terkesan ‘pasukan/tim siluman’ yang hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu, maka Si Kandidat harus men-transparansi-kan “Tim”-nya. Keterbukaan itu misalnya, dimulai dari masalah pendanaan, dimana anggaran Tim diambil dari pos yang resmi APBN/D. Mereka digaji dengan nominal yang jelas, dengan masa kontrak kerja yang jelas pula. Jangan sampai terjadi dimana, mungkin gaji atau honor seseorang yang membantu kerja Si Kandidat berbeda satu dengan yang lainnya. Tak hanya itu, “Tim” justru diisi oleh para pencari pengalaman kerja, yang tak kredibel di bidangnya, lantaran baru lulus kuliah, dan hanya jago program komputer saja.

Maka, marilah kita berikan kesempatan kepada Si Kandidat terpilih, --siapapun ia-- mulai dari level Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota untuk membuktikan janji-janjinya. Meskipun, untuk menunaikan janji itu dengan cara membentuk “Tim” yang entah namanya apa. Kawal “Tim” itu. Pastikan mereka yang ada di “Tim” adalah pribadi-pribadi (PNS atau Non-PNS) yang benar-benar kompeten (expert) di bidangnya. Bagi Si Kandidat, “Tim” Ini adalah pertaruhan bagi karier politiknya. Karena, begitu ia salah dalam menempatkan figur/seseorang dalam suatu Tim, maka akan berimbas pada kerja dan pemenuhan (janji) program dan kebijakan Si Kandidat. Jika ia berhasil, maka dipastikan ia akan terpilih kembali lima tahun mendatang. Bila gagal, maka wassalam..

Enakan Bos Pria Atau Wanita?

Yang namanya pimpinan atau bos, tentu harus dituruti. Dituruti perintah dan arahannya. Bagi yang pernah jadi bawahan, tentu merasakan suka dukanya punya pimpinan, dengan beragam tipe, pembawaan, dan sifat yang berbeda. Kalau kebetulan dapat bos yang enak, tentu kerja kita akan nyaman. Tidur nyenyak, gaji lancar. Sialnya, kita tak dapat memilih bos, sedangkan bos dapat memilih (kita) anak buah. Tidak fair memang, namun begitulah hukum tak tertulis dari dunia kerja. Kalau kerja kita oke, tentu kita akan dipakai oleh bos manapun. Namun cilakanya, kalau bos gak becus kerja, kita tak dapat mengganti bos, yang ada hanya dapat menggerutu: Kok nasib gw apes banget ya, dapat bos o’on, hehhe..

Selama saya bekerja di kantoran dan jadi bawahan, ada belasan orang yang pernah menyuruh-nyuruh saya. Merekalah atasan langsung saya. Resiko jadi bawahan tentu harus siap untuk disuruh-suruh. Dari mulai yang kerenan, seperti di suruh hadir rapat atau mewakili pimpinan, hingga yang terkesan di’nista’kan, seperti diperintah untuk nyupirin bos, manakala bos meminta saya untuk sekalian menemaninya rapat. Begitulah umumnya nasib para bawahan, kadang diperlakukan enak, kadang pula tak di orangkan.

Nah, meski saya bukan seorang psikolog, namun lantaran sudah lama bekerja sebagai (pegawai) bawahan, maka saya jadi tahu karakter, sifat, dan sikap bos-bos saya. Ada yang baik, ada pula yang jutek. Ada yang ngayomi, ada pula yang masa bodoh. Ada yang enak, ada pula yang tidak, it’s depend on his/her character, dan bagaimana kita ngadepin bos dengan karakter yang --masing-masing-- tentu punya keunikan.

Karena saya pria, tadinya saya pikir punya bos wanita, apalagi cantik, tentu akan menyenangkan. Ya, ketertarikan dengan lawan jenis tentu hal yang manusiawi bagi pria normal seperti saya. Namun diluar hal itu, ternyata punya bos wanita lebih banyak ‘sengsara’-nya ketimbang senangnya. Pengalaman saya tentu berbeda dengan anda. Bisa jadi, anda merasakan sebaliknya. Saya pribadi, kalau boleh milih, tentu lebih nyaman dipimpin oleh pimpinan pria ketimbang wanita. Preferensi saya tentu berbeda dengan anda. Namun yang saya alami, setelah gonta ganti pimpinan, saya jadi tahu kelebihan dan kekurangan dari bos wanita dan bos pria. Mau tahu ulasannya? Begini.

Kodrat (kebanyakan) wanita adalah penakut. Sebaliknya, pria (kebanyakan) adalah pemberani.  Nah, lantaran punya sifat penakut inilah bos wanita tak berani atau lamban dalam mengambil keputusan. Kurang tegas, dan cenderung bermain aman. Kita, yang menjadi anak buahnya kadang gregetan dengan sifat bos (wanita) kayak gini. Akibatnya, seringkali keputusan-keputusan yang sifatnya strategis dan harus diputuskan dengan sesegera mungkin menjadi tertunda lantaran si bos seringkali menunggu arahan dari pimpinan di atasnya. Ia tidak berani memutuskan sendiri.

Oh ya, karena (banyakan) takut, akibatnya bila dihadapkan pada suatu masalah atau tantangan yang butuh pemecahan, ia (bos wanita) gampang panikan. Sifat panikan ini bisa juga diakibatkan karena ia tak punya kompetensi dalam bidang atau urusan yang ia tangani atau pimpin. Apalagi kelemahan ini diperparah dengan ketidakbecusannya dalam hal leadership atau kepemimpinan. Jadilah kita, yang jadi anak buah pontang panting kerja. Ia bisanya hanya ‘meneror’ kerja bawahannya. Menyiapkan kegiatan A, misalnya, si bos wanita akan men-direct kita, harus ini, harus itu. Harus begini, harus begitu. Akhirnya, pekerjaan tak bisa dibawa nyantai.

Sifat panikan inilah yang selalu saya temui tatkala dipimpin oleh wanita. Entah mengapa sifat panik itu selalu muncul, terlebih bila si bos wanita ini di push oleh atasannya untuk memenuhi target kerja. Oh ya, satu lagi. Sifat (kebanyakan) wanita yang penurut dan tak ngeyel-an atau protes-an ketimbang pria. Maka, begitu ia menerima arahan dari atasannya yang lebih tinggi, ia akan selalu berkata “yes”, tanpa pernah berani berkata “No!”. Akibatnya, karena tak berani protes, maka ketika bekerja dan menemui hambatan, akan timbul (sifat) kepanikan lagi. Begitu seterusnya.

Adapun pria, (kebanyakan) suka tantangan. Mereka selalu berani menerima tantangan, even pekerjaan sesulit apapun akan dianggap mudah olehnya. Karena sudah terbiasa menerima tantangan, maka sesulit apapun tantangan kerja, bukan merupakan beban. Irama kerja pun lebih bisa dibuat ‘nyantai’. Nyantai disini bukan berarti kita malas atau asal kerja, namun kerja kita tidak melulu diburu deadline. Selain itu, karena saya pria, maka bila mendapatkan bos pria, ia bisa menjadi partner atau rekan dalam segala hal. Teman diskusi, hobby, bahkan bisa diajak asik.

Terlepas dari itu semua, tentu masing-masing kita bebas berimajinasi. Membayangkan punya bos idaman yang ganteng/cantik, ngayomi, punya leadership, enak, bisa diajak asik, dan tentu membuat para anak buahnya nyaman dalam bekerja. Dan, jangan sampai imajinasi kita rusak gara-gara mendapatkan pimpinan yang tidak hanya lemah leadership-nya namun juga minim kapabilitas. Ibaratnya, bagaimana ia akan mengarahkan anak buah yang sering mondar-mandir Jakarta-London, jika pergi ke Singapura saja ia belum pernah, misalnya. Kalau itu sampai terjadi, hanya ada dua pilihan, anda resign atau terima nasib. Kasian dech loe! hehe..

Sumber Foto: 

Beragam Cara Menjilat Atasan

Bagi para pejabat yang sedang menjabat, agar jabatannya itu aman, maka beragam cara dan upaya dilakukan untuk mempertahankan jabatannya. Ada yang menggunakan cara-cara positif, ada pula yang negatif. Positif berarti bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin bekerja dengan menunjukan prestasi (performa) dan catatan kerja yang baik. Bila sebelum itu kerjanya lamban, misalnya, maka agar posisinya aman, ia akan bekerja lebih cepat dan lebih baik. Tentu bos takkan memecat anak buah yang bekerja baik. Pada akhirnya, pimpinan atau bosnya tetap mempertahankannya. Jabatannya aman.

Cilakanya, bagi mereka (pejabat) yang memang asalnya gak becus kerja, tentu mempunyai masalah tersendiri. Mau kerja bener, gak mampu. Mau menunjukkan prestasi, gak tau apa yang mesti ditunjukkan. Lha wong ia memang tak punya kemampuan. Nah, untuk tipe pejabat seperti ini maka biasanya mereka menggunakan cara negatif untuk mempertahankan jabatannya. Pokoknya segala cara, --kalau perlu pergi ke dukun-- agar jabatannya aman. Tak hanya itu, agar bos besar bersimpati padanya, maka ilmu ‘menjulurkan lidah’ pun digunakan. Apa itu? Ilmu menjilat atasan. Ya, ia berusaha mempertahankan posisi dan jabatannya dengan cara membuat bos senang. Senang akan service-nya, senang terhadap kepatuhan dan ketundukannya. Bagaimanapun juga, bos adalah manusia. Yang namanya manusia tentu senang dipuja puji, senang disanjung sanjung.

Sebagai anak buah, bila bos kita menggunakan cara-cara positif, tentu kita akan senang melihatnya. Kita sama-sama terpacu untuk maju dan berkembang. Masalahnya, tak selamanya kita peroleh bos yang bisa kerja. Bila mendapati bos yang gak capable, maka bersiap-siaplah menyaksikan aneka kekonyolan yang dilakukan si bos demi mempertahankan jabatannya.  Sewaktu bekerja di swasta dulu, kadang saya tertawa geli melihat sikap dan tingkah bos saya bila menerima telepon dari atasannya. Ada kegugupan, takut bercampur panik yang kulihat di raut wajahnya. Disela-sela pembicaraannya selalu terselip kata-kata: “Siap Bu..!” atau “Iya Bu..”

Tak hanya itu, bila hendak berbicara pun, bos saya selalu berucap: “Izin, Bu..” atau “Mohon, Bu..” dan kalimat-kalimat ber-nas kepatuhan antara bawahan terhadap atasannya. Atasan bosku memang seorang wanita, kami memanggilnya Bu Kepala.

Ada cerita menarik yang saya dapatkan dari teman saat makan siang. Menurut cerita temanku, saking takutnya para pejabat dengan Bu Kepala, bahkan sampai ada salah satu bos dari divisi sebelah, sebut saja namanya Pak Dahar, yang rela mengganti tampilan profile picture (Propic) di WA pribadinya lantaran tampilan propic itu tidak sesuai dengan selera Bu Kepala. Saya sampai tertawa ngakak mendengar cerita teman itu. Padahal kalau dipikir, itu adalah HP pribadi dan WA pribadi Pak Dahar. Lha, kenapa Bu Kepala ikut cawe-cawe hanya karena Pak Dahar satu Group WA dengan Bu Kepala. Namun begitulah yang terjadi, hingga hal-hal yang bersifat pribadi, Pak Dahar pun tak berdaya dihadapan Bu Kepala. Bagiku tindakan Pak Dahar yang mengganti Propic-nya adalah lambang dari kebodohan Pak Dahar. Ia takut ber-konfrontasi membela hak pribadinya di depan Bu Kepala. Mungkin karena takut kehilangan jabatan, yang membutakan akal waras Pak Dahar.

Pernah suatu ketika saat menyopiri bos, berdua kami dalam satu mobil, ia berkata; “Mas, Bu Kepala mau datang ke kantor, mau buka acara/kegiatan kita.”

“Bagus dong Pak, kalau Bu Kepala datang ke kantor kita,” jawabku acuh tak acuh sambil tetap konsentrasi menyetir, maklum di depan kami melewati jalan sempit yang hanya cukup satu mobil.

Iya, tapi kan aku jadi repot Mas, nyiapin keperluannya.” Gerutu bosku.

Oleh bos-ku, kehadiran Bu Kepala tidak selamanya membawa kebahagiaan. Sering sekali kehadirannya membawa ‘petaka dan mimpi buruk’. Kenapa saya katakan demikian karena bila Bu Kepala datang maka si pejabat (bawahan Bu Kepala) akan menyiapakan segala keperluan, mulai dari kesiapan kerja di unit yang ia pimpin sampai kepada hal-hal teknis yang remeh temeh dan kadang diada-adakan. Nah, hal-hal remeh yang saya nilai lebay inilah yang kadang menyita waktu dan energi kami untuk menyiapkannya.

Si Udin misalnya, OB di kantor ini dipanggil oleh bos-ku. Ia diperintah untuk membeli durian. Iseng ku-tanya padanya. “tumben bapak nyuruh beli duren, emang kenapa, Din?

“Iya mas, Bu Kepala kan mau datang, bapak nyuruh saya beli duren, untuk Bu Kepala,” jawab Udin.

Saya tak habis pikir, sampai sebegitunya bos-ku melayani bos-nya. Tak cukup dijamu dengan makan siang dari catering ternama yang biasa di pesan, di ruang kerja bos-ku tersaji pula parsel buah dan aneka snack nampan yang akan menemani makan siang Bu Kepala. Tak hanya itu, rangkaian bunga segar pun menghiasi ruang kerja bos-ku.

Tak hanya Udin. Siti, Pardjo, Mukidi, Septi, dan Pandjul, juga dipanggil ke (lantai) atas untuk diberi arahan. Dalam arahannya kepada para OB dan Tenaga Kebersihan, bos-ku berpesan agar mereka merapikan taman di depan kantor, membersihkan seluruh ruang kerja, pantry hingga toilet yang mungkin nantinya akan di ‘sidak’ oleh Bu Kepala. Ya, jangan sampai terjadi Bu Kepala menemukan ketidak rapihan di kantor kami. Maklum, Bu Kepala dikenal resik. Di mobilnya selalu tersedia buah-buahan segar dan tisu basah. Beliau memang gak betah kotor. Selalu ingin bersih dan rapih.

Bagiku ini adalah bentuk yang luar biasa dari ‘penjilatan’ bawahan kepada atasan. Agar dinilai good boy, bos-ku melayani Bu Kepala dengan segenap jiwa raganya. Pengabdiannya kepada Bu Kepala sangat sepenuh hati. Untuk menggambarkan itu, kalau di militer ada istilah “melebihi panggilan tugas”. Begitulah sikap bos-ku. Selain itu tutur kata dan perilaku bos-ku di depan Bu Kepala juga sangat sopan, laksana rakyat dihadapan rajanya. Tanpa sungkan ia membungkukkan badan tatkala berjabat tangan dengan Bu Kepala. Masih mending itu, bahkan ada salah satu bos dari divisi sebelah yang sampai mencium tangan Bu Kepala saking hormat dan penyerahan diri secara total kepadanya. Bagi saya, (cium tangan) ini perbuatan yang menjijikkan. Selain pada orang tua, guru, dan kerabat (saudara) yang tua, --dalam ajaran yang orang tuaku terapkan-- pantang bagiku mencium tangan seseorang.

Inilah yang lazim terjadi di lingkungan kantor-ku. Demi mempertahankan jabatan, apapun dilakukan asalkan bos senang. Sebenarnya, menjamu atau memperlakukan bos adalah bagian dari tata krama adat ketimuran. Namun bila dalam jamuan itu lebih kental nuansa ‘penjilatan’ ketimbang penghormatan yang wajar, yang ada hanyalah kebodohan yang dipertontonkan.

Makna Penting Dibalik Sertijab

Bagi anda yang pernah di opname di rumah sakit, tentu akan menyaksikan momen saat pergantian (aplusan) perawat. Tatkala tiba waktu aplusan, perawat lama akan mendampingi perawat baru berkeliling menengok para pasien. Perawat yang lepas tugas akan menjelaskan kondisi dan perkembangan terakhir pasien sebelum diserahterimakan kepada perawat yang menggantikannya. Begitupun dalam aplusan tugas lainnya. Satpam di suatu perusahaan akan menyerahkan buku besar (stambook) yang berisi laporan atas kondisi ‘kamtib’ yang ada di perusahaan. Gunanya tentu agar petugas yang baru tahu kondisi real terakhir yang ia akan hadapi saat bertugas kedepan. Inilah yang dinamakan serah terima tugas.

Nah, bila pada level bawah (perawat di rumah sakit, dan satpam di perkantoran) ada kebiasaan serah terima tugas, tentu pada level pemerintahan (sipil maupun militer) lebih canggih lagi. Bila terjadi pergantian pejabat, maka di pemerintahan dikenal dengan istilah “Sertijab” atau serah terima jabatan. Maksudnya tentu agar pejabat baru mengetahui medan tugas serta apa yang mesti dikerjakan olehnya. Sertijab ini juga semacam perpisahan pejabat lama dan perkenalan pejabat baru kepada para staf kantornya. Sertijab ini bisa juga dimaknai sebagai kesinambungan kerja, dimana, jangan sampai terjadi, yang akan dikerjakan oleh pejabat baru, justru telah digarap oleh pejabat lama, misalnya. Tentu, yang paling utama dari acara serah terima jabatan ini adalah ada pengoperan atau pengalihan tanggung jawab dan wewenang dari pejabat lama ke pejabat baru.

Namun sayangnya kebiasaan baik itu tampaknya belum berlaku secara menyeluruh di tempatku bekerja. Kalau boleh dikatakan belum membudaya dan belum membiasa. Hanya pada jabatan di level-level tertentu saja yang men-tradisikan acara serah terima jabatan (sertijab). Biasanya, setelah si pejabat baru di lantik di Balaikota, maka pejabat lama yang digantikannya pun terkena rotasi, (entah itu mutasi, promosi atau demosi). Pejabat lama pindah ke selatan, pejabat baru masuk di utara. Nah, kedua pejabat ini tidak janjian untuk bertemu di kantor untuk menserahterimakan tugas, tanggung jawab, dan jabatannya. Keduanya langsung berkantor di kantor barunya masing-masing.

Begitulah, si pejabat baru, keesokan harinya masuk kantor baru. Ia melapor kepada Kepala Kantor/Dinas. Oleh Pejabat atau staf yang membidangi masalah kepegawaian, ia diantar ke ruang kerjanya, dan mulailah ia bekerja. Ya, kalau ia sudah paham pekerjaannya lantaran telah lama menguasai bidang itu, tentu tak jadi masalah. Namun, bila ia orang baru, tentu ia akan ‘bengong’ dan meraba-raba tugas dan pekerjaan apa yang harus ia lakukan. Nah, menyiasati hal itu mulailah ia bertanya-tanya kepada staf (senior)-nya yang lebih paham masalah di bidang itu. Dan, jadilah si staf senior ini ‘mengajarkan’ bos-nya. 

Begitulah yang terjadi. Tampaknya kita harus membudayakan dan membiasakan trasisi sertijab ini. Tradisi ini harus diwajibkan, dan menjadi satu kesatuan dalam proses pelantikan jabatan. Contoh yang bagus dapat kita lihat dalam dunia militer. Biasanya, setelah pejabat baru dilantik, tak berapa lama akan digelar sertijab, dimana pejabat lama menyerahkan panji kehormatan kepada atasannya untuk kemudian menyerahkannya kepada pejabat baru. Begitulah tradisi dan atau kebiasaan baik yang berlaku di militer.

Inilah yang tidak terjadi kemarin, usai Anies Rasyid Baswedan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Setelah prosesi pelantikan di istana, seharusnya Djarot Syaiful Hidayat, selaku gubernur lama (2017) menyambut gubernur baru di Balaikota untuk melaksanakan serah terima jabatan dengan Anies. Disamping itu, akan terlihat elok bila Djarot mengantarkan dan memperkenalkan Anies kepada para staf dan pejabat dinas yang ada di Pemprov DKI Jakarta, yang akan membantunya nanti. Mungkin moment dimana Djarot memperkenalkan Anies kepada lingkungan kerja di Balaikota akan menjadi headline yang menyejukkan dan tertulis di media dengan judul; “Djarot Menggandeng Tangan Anies, Memperkenalkan Balakikota”. Dan, kira-kira begini obrolan keduanya saat di Balaikota:

“Pak Anies, ini loh pak Andri Yansyah yang ngurusin transportasi di Jakarta. Pokoknya, kalau ada apa-apa dengan kemacetan Jakarta, jewer aja pak Andri,” ujar Djarot memperkenalkan Andri Yansyah Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

“Oh, iya, makasih Pak Djarot, sudah dikenalkan sama Pak Andri,’ jawab Anies dengan senyum mengembang.

Dalam sertijab itu tentu ada penyampaian pesan dan harapan dari pejabat lama sebagai refleksi atas kerja, pengabdian, dan karya yang telah dihasilkan pada 5 tahun yang lalu. Tentu saya berkeyakinan bahwa dalam momen sertijab itu pejabat lama (PL) akan berkata (entah tersirat atau tersurat) kepada pejabat baru (PB):

PL: “Pak, ini loh hasil pekerjaan yang telah kami selesaikan selam kami menjabat. Dan ini yang belum selesai, kalau bisa mohon perkenan ini diselesaikan, sayang lho, sudah nanggung, hampir 80 persen selesai.”

PB: “Oh ya, tentu akan kami selesaikan nantinya. Kalau pun ada perubahan tentu akan kami sempurnakan ke arah yang lebih baik”.

Kalalu sudah seperti ini, maka semuanya akan legawa. Yang telah menjabat rela melepas jabatannya dengan tenang, sedangkan pejabat baru tahu apa yang akan dikerjakan dan warisan apa yang mesti diselesaikan. Jalannya pemerintahan pun akan berkesinambungan. Itulah hikmah sesunguhnya dari serah terima jabatan.

Meski menghadiri dan melaksanakan serah terima jabatan bukan suatu keharusan, namun inilah suatu tata krama yang seharusnya dilakukan oleh seorang ksatria. Tampaknya level ‘kenegarawan’ Djarot hanya sampai tingkat kabupaten. Ia tidak dapat menempatkan diri sebagai seorang tokoh yang layak dijadikan panutan.

Bahkan saking geram-nya dengan tindakan Djarot --saat menyaksikan tayangan televisi tatkala ia asyik berlibur di Labuhan Bajo--, istri-ku sempat bergumam bahwa dia (Djarot) type orang yang tak punya tata krama yang tinggi. “Memangnya liburan gak bisa diundur sehari, kan dia (djarot) sudah tau kalau hari senin itu Anies dilantik,” ujar istriku. Maklum, istri saya sangat njawani sekali, ia wanita Klaten, Jawa Tengah, perasaan dan pembawaannya memang halus. Aku hanya tersenyum mendengar gumamannya. Tampaknya istriku begitu naïf dengan menganggap bahwa tiap orang Jawa pasti santun dan bertata krama yang tinggi.

Maka ingatlah, kekuasaan itu ada batasnya. Tak selamanya kita mengangkangi jabatan dan kekuasaan. Ada masanya kita akan surut (fade away). Hari ini dilantik, maka esok atau kapan saja, kita akan menyerahkan jabatan itu kepada pengganti kita. Tak ada yang abadi. Yang abadi adalah sifat ksatria kita yang akan kita wariskan pada anak cucu kita kelak. 

Haruskah Mengadu Langsung Ke Gubernur Anies Baswedan?

Dulu, saat Jakarta masih dipimpin oleh Fauzi Bowo (Foke), tak tampak kerumunan warga yang menghadang sang gubernur --begitu tiba di kantornya-- untuk mengadukan permasalahnnya. Apakah ini indikasi tak ada masalah dalam kehidupan warga? Tentu tidak! Masalah dan urusan warga yang butuh pemecahan dari aparat pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu ada. Mulai dari ngurus KTP/KK; Akte Kelahiran/Kematian; Izin domisili; sampai pada permasalahan saluran air (got) yang mampet. Lalu apakah untuk urusan yang ‘remeh temeh’ itu warga mengadu ke Balaikota (Foke)? Tidak, saat itu cukup diselesaikan oleh Pak Lurah dan stafnya saja.

Beda dengan Foke. Dimasa Ahok menjabat sebagai gubernur, ia terlalu one man show. Ibaratnya, bila tanpa Ahok maka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta akan berhenti. Itulah yang terjadi saat itu, setiap permasalahan, baik itu besar atau kecil, warga maunya ngadu langsung ke gubernur tanpa terlebih dahulu mengadu ke para stafnya (pejabat dibawahnya). Jadilah saban hari kantor Balaikota kebanjiran warga yang datang mengadu ke gubernurnya. Dari (permasalahan) yang ecek-ecek, hingga yang memang Ahok sendiri yang harus turun tangan untuk mengeluarkan arahan (disposisi). Sayangnya, tak semua yang datang ke Balaikota memang membutuhkan arahan dan pemecahan langsung oleh gubernur. Banyak juga yang datang hanya untuk sekadar mencari popularitas (sensasi), diliput media, bahkan ada warga Bekasi yang mengadu ke Gubernur DKI Jakarta, ckck.. dan, --tentu-- ber-selfi dengan gubernur.

Dan inilah kesalahan sistem yang dibangun oleh Ahok. Seharusnya ada mekanisme pengaduan yang tertata dengan baik, sehingga permasalah itu dapat tersaring, hingga permasalahan tertentu (berat dan penting) saja yang bisa naik hingga ke level gubernur. Maka menjadi pertanyaan, apakah aparat pemerintahan di tingkat bawah tidak bekerja, sehingga permasalahan warga harus sampai ke gubernur? Rasanya tidak! Tak ada permasalahan, even berat sekalipun yang tak dapat kami tangani. Selama ini sistem pelayanan kepada warga telah berjalan dengan baik. Masing-masing jenis pelayanan/perizinan ada tingkatannya. Contoh, untuk urusan nutup jalan buat acara ngawinin anak, maka izinnya cukup di tingkat kelurahan, agar nantinya Satpol PP tingkat kelurahan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas Polsek. Begitupun kalau ada warga yang hendak membangun apartemen atau sarana olahraga (lapangan futsal) maka kewenangan perizinan itu tentu ada di tingkat kota. Semuanya sudah ter-sistem dengan baik.

Selama saya bekerja di lapisan bawah pemerintahan, tepatnya di kelurahan, saban hari tak kurang puluhan warga datang ke kantor kelurahan. Beragam permasalahan dan aduan yang mereka bawa ke kami, aparat pemerintah di kelurahan. Ada yang datang hanya bersandal jepit, dengan busana ala ‘dasteran’, adapula yang datang dengan harum parfum yang menggoda, memakai busana kerja dengan sepatu tersemir mengkilap, menandakan dari kalangan mana mereka berasal. Dengan profesional kami layani mereka tanpa pilah-pilih dalam memperlakukan mereka. Intinya, semua yang datang harus tertib, ngantri, menunggu pelayanan.  

Dari berbaur dan merasakan terjun langsung dalam pelayanan warga masyarakat di level terbawah pemerintahan (kelurahan), saya jadi tahu pattern atau pola permasalahan di masyarakat. Masalah yang ada dalam kehidupan mereka tak jauh dari urusan ekonomi, yakni minta keringanan. Keringanan dalam urusan apapun. Nah, permasalahan utama yang sering terjadi dalam masyarakat dapat saya bagi kedalam empat bidang, yakni; Pendidikan; Kesehatan; Kependudukan; dan Pertanahan (Perumahan).

Pendidikan misalnya, warga datang untuk meminta keringanan SPP; Meminta agar di catat sebagai warga tidak mampu untuk memperoleh KJP (Kartu Jakarta Pintar). Kesehatan pun demikian, warga meminta surat keterangan keringanan biaya rumah sakit; Meminta dibuatkan KJS (Kartu Jakarta Sehat) atau BPJS Kesehatan. Untuk masalah kependudukan: Mengurus KK/KTP; Domisili/pindah; Surat Keterangan Kelahiran/Kematian, Surat Pengantar Nikah, dsb. Adapun terkait pertanahan/perumahan: Balik nama/keringanan pembayaran PBB; Jual beli tanah/rumah; Meminta jatah rusun; Izin mendirikan/merenovasi bangunan (IMB), dsb. Tak ada yang keluar dari tuntutan (permintaan) seperti itu. Tak ada permasalahan yang aneh-aneh, seperti permintaan memindahkan sarang lebah/tawon dari rumah salah satu warga, yang, tentu untuk masalah ini, kami, pihak kelurahan harus berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran, hehe..

Nah, laksana penyakit, maka aduan atau masalah yang dihadapi warga masyarakat levelnya hanya sakit ‘demam (radang tengorokan) biasa’, dan cukup diselesaikan di tingkat kelurahan saja. Lha, bila setiap ‘demam biasa’ warga mengadu ke gubernur, lalu untuk apa fungsi Kelurahan/Kecamatan dan Kantor Walikota? Gubernur tentu tak mesti meng-handle permasalahan yang ecek-ecek, justru gubernur dituntut untuk bekerja secara professional. Mengeluarkan kebijakan pro rakyat yang bersifat makro (global) sebagai guidance bagi bawahannya. Memonitor kerja bawahannya. Jika ada yang tak beres dengan arahan dan kebijakan gubernur, maka ia akan ‘menjewer’ bawahannya. Begitulah seharusnya managemen kepemimpinan yang baik dan benar. Ada pembagian tugas dan wewenang.

Anies dan Sandi tampaknya tahu betul bagaimana menjadi pemimpin yang baik, dan ini telah diterapkan oleh keduanya. Pendelegasian wewenang, tugas dan tanggung jawab, misalnya. Anies dan Sandi yang paham hal itu tentu tidak ingin show off dengan menampilkan kesan ke masyarakat bahwa bawahan mereka tidak bisa bekerja dan hanya mereka berdua yang hero dan smart. Untuk itulah mekanisme pengaduan itu perlu dibuat agar fungsi Kelurahan, Kecamatan, Kantor Walikota, serta seluruh Badan dan Dinas di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta bisa berfungsi dan bekerja secara optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sehingga tidak semua masalah diadukan ke Balaikota, ke kantor gubernur.

Dan, justru disinilah Gubernur Anies Baswedan ingin mewargakan warga Jakarta. Menempatkan warga Jakarta sebagai raja dan tuan di rumahnya sendiri. Dan, bahwa bila ada permasalahan warga, maka mereka cukup datang hanya sampai kantor Kelurahan/Kecamatan saja. Jadi, buat apa ke (Balaikota) Gubernur bila permasalahan itu dapat ditangani oleh Lurah, Camat, Walikota atau Kepala Dinas? Namun, bila mereka semua ‘angkat tangan’, maka Gubernur Anies-lah yang akan turun tangan langsung dan memberikan arahan atau disposisi pada mereka. Inilah (sistem) yang dibangun oleh Gubernur Anies Baswedan.

Kebijakan ini tentu bukan untuk membatasi warga masyarakat bertemu atau mengadukan permasalahan (curhat) kepada gubernur idolanya, tidak! Gubernur Anies Baswedan selalu welcome terhadap warga yang datang. Namun ini dimaksudkan agar perangkat pemerintahan Kota Jakarta bekerja dengan sistem yang tertata baik. Sebagai pemimpin, Anies percaya bahwa semua pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta mulai dari tingkatan terendah hingga Sekda akan bekerja secara sungguh-sungguh untuk kemajuan kota Jakarta. Melayani warga Jakarta dengan sepenuh hati dan seoptimal mungkin demi kesejahteraan warga Jakarta.

Akhirnya, mari kita bantu pekerjaan Gubernur Anies Baswedan dengan tidak membebani beliau dengan urusan yang ecek-ecek, yang sejatinya urusan itu bisa diselesaikan di kantor kelurahan saja. Mari kita bantu Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno agar konsentrasi bekerja untuk meningkatkan harkat dan martabat kita sebagai warga Jakarta.

Sumber Foto:

https://news.detik.com/berita/3690397/anies-persilakan-warga-mengadu-seperti-era-ahok-djarot

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/21/13151281/di.tengah.antrean.di.balai.kota.warga.bekasi.mengadu.ke.ahok

Seni Memimpin Rapat

Sebagai staf senior, sering kali saya ditugaskan untuk menghadiri rapat mewakili pimpinan. Beragam rapat saya ikuti. Mulai dari rapat yang sifatnya ecek-ecek, seperti membahas teknis pelaksanaan suatu kegiatan, sampai pada rapat yang rada serius, seperti menentukan rancangan suatu kebijakan. Sayangnya, tidak semua rapat yang saya ikuti terkait bidang dan keahlian saya. Banyak pula disposisi untuk menghadiri rapat, yang datang ke meja saya, yang materinya atau bahasannya tidak saya pahami atau bukan fak saya. Menghadiri rapat kayak gini, saya mengambil sikap mendengarkan dan mencatat, atau bahasa kaum sufi-nya: sami’na wa ato’na, tanpa bisa memberikan pandangan atau masukan. Nah, lantaran sering ditugaskan ikut rapat itulah saya bisa tahu banyak karakter dan sikap pejabat dalam memimpin rapat.

Rapat di jajaran birokrasi tentu berbeda dengan di perusahaan swasta. Rapat di pemerintahan dipimpin oleh pejabat yang menggawangi masalah itu. Asal tahu saja, tak ada rapat yang bisa dipimpin oleh staf senior macam saya, misalnya, meskipun saya sangat ahli dibidang tersebut, atau bahasa kerennya senior expert. Rapat tetap harus dipimpin oleh level pejabat. Biasanya, bila rapat membahas mengenai suatu kebijakan stategis yang mesti diambil atau diputuskan, maka rapat akan dipimpin langsung oleh pejabat level tinggi, bahkan bisa langsung diambil alih oleh gubernur itu sendiri –tentunya dengan didampingi oleh pejabat teknis yang menguasi bidang itu-- untuk memimpinnya.

Mau tahu bagaimana alur rapat yang dipimpin oleh gubernur? Melalui pintu khusus, gubernur akan masuk ke ruang rapat. Beliau menyapa yang hadir, lalu gubernur memberikan arahan atau pandangan secara global. (Jangan dulu berpikir bahwa gubernur akan selalu tahu atau menguasai permasalah itu, tidak! Beliau juga manusia, tak semua masalah ia kuasai dengan baik. Ada panduan atau pointer rapat yang telah disiapkan oleh pejabat/staf yang menguasai teknis permasalahan tersebut. Dari sini gubernur sebelumnya membaca dan mempelajarinya --tentu di ruangannya, agar tak kelihatan bodoh di depan anak buahnya, hehe-- untuk kemudian memimpin dan mengarahkan secara langsung jalannya rapat). Dari arahan itu terbukalah cakrawala dan wawasan peserta rapat akan permasalahan yang sedang dibicarakan. Lalu mulailah para pejabat berbicara dengan tak lupa didahului kata: “mohon izin!” Dari sini, muncullah silang pendapat dan argument untuk kemudian disaring dan diputuskan dalam rapat tersebut.

Bila gubernur memimpin langsung hingga selesai rapat, maka hari itu juga keputusan final bisa diambil tanpa menunggu kembali arahan dari sang gubernur. Namun bila sang gubernur hanya memberi arahan singkat, lalu keluar ruang rapat, maka hasil rapat yang diputuskan akan dibuatkan surat berupa nota dinas yang meminta gubernur untuk memberikan disposisinya. Diakhir paragraf nota dinas HARUS tertulis kalimat: “Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut.”

Begitulah kurang lebihnya.

Kembali ke bahasan saya dimuka. Sayangnya, tidak semua rapat dipimpin oleh mereka yang memang cakap dalam memimpin rapat, even pejabat tinggi level gubernur sekalipun. Ternyata masih banyak pimpinan atau pejabat yang memimpin rapat tidak mengarahkan jalannya rapat agar berlangsung dengan baik. Banyak yang tak cakap dalam men-direct jalannya rapat. Akibatnya (jalannya) rapat sering over time, karena melebar ke hal-hal yang tidak substansial untuk dibahas.

Lalu bagimana sih rapat yang baik itu? Nah, disinilah ada seni tersendiri dalam memimpin rapat agar hal-hal yang tak perlu dibahas dapat dikesampingkan, sehingga jalannya rapat menjadi efektif. Kecakapan memimpin rapat ini tidak ada dalam mata kuliah manapun di dunia. Kecakapan ini menurut saya erat kaitanya dengan pengalaman seseorang dalam berorganisasi. Seni ini mengalir pada jiwa seorang yang mempunyai leadership yang kuat. Ya, kalau semasa kuliah, misalnya, tak aktif berorganisasi, bagaimana mungkin ia dapat mengarahkan topik dan berbicara di depan orang. Hanya mereka yang dulunya aktif dalam organisasi mahasiswa lah yang tahu asam garam dan dinamika pe-rapat-an. Ia tahu bagaimana memimpin. Ia tahu bagaimana mengarahkan orang.  

Karena sering rapat itulah saya dapat menyimpulkan bahwa rapat yang baik itu adalah:

1. Dipimpin oleh orang yang ngerti masalah yang akan dibicarakan. Sering saya perhatikan pimpinan rapat tidak paham substansi materi pada rapat yang ia pimpin. Akibatnya ia tak dapat memimpin dan mengarahakan alur topik pembicaraan diantara peserta rapat. Harusnya membicarakan A, misalnya, ehh malah topik B yang sering diungkit.
2. Optimal, alias efektif dari segi penggunaan waktu. Lantaran tak cakap dalam memimpin rapat maka ia tak mampu membatasi topik-topik apa yang menjadi penekanan untuk diselesaikan pembahasannya. Akibatnya, waktu pun terbuang percuma karena habis berkutat membicarakan sesuatu yang di luar substansi rapat.
3. Tepat sasaran alias goal atau output dari rapat yang  diadakan dapat diperoleh. Sering kita ikut rapat namun selalu tersisa permasalahan yang tidak terpecahkan. Akibatnya rapat yang membahas satu permasalahan yang sama dapat terjadi hingga berjilid-jilid. Atau bahasa sederhananya akan ada rapat lanjutan, hehe..
4.  Dan terakhir dapat ditemukan solusi pemecahannya.

Begitulah romantika pe-rapat-an yang sering saya jumpai. Tidak semuanya berakhir dengan kekecewaan, bahkan banyak pula rapat yang saya hadiri berakhir dengan hasil sukses, dalam arti; Rapat dimulai tepat waktu; Berlangsung secara singkat: Terakhir, dihasilkan keputusan yang sesuai dengan maksud dan isi rapat. Demikian adanya. 

Untung Ada Foke: Menengok Proses Seleksi CPNS Pemprov DKI Jakarta.

Minggu-minggu ini adalah waktu-waktu tersibuk bagi para sarjana lulusan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk menyiapkan berkas dan persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tak hanya itu, mereka pun dituntut kesiapan mental dan me-refresh kemampuan dan pengetahuan mereka agar siap untuk bertarung dalam ajang seleksi CPNS. Jika ada satu kekurangan yang luput saja, niscaya akan membuyarkan impian mereka menjadi CPNS.

Bicara mengenai integritas dan profesionalitas PNS sangat erat kaitannya dengan proses atau awal mula seseorang diterima menjadi CPNS. Bila dalam proses penerimaannya diawali dengan cara-cara kotor, hasilnya pun akan kotor. Maka, agar diperoleh PNS yang bagus, harus dimulai dari hulu-nya yakni proses seleksi penerimaan itu sendiri. Mulai dari keterbukaan penyampaian informasi (diumumkan secara resmi dan tranparan proses dan tahapan-tahapannya sampai kepada pengumuman kelulusannya) hingga yang terpenting adalah proses atau tahapan seleksi itu sendiri. Bagaimana para pengambil kebijakan (Panitia Seleksi) menjalankan proses seleksi itu secara fair, jujur, transparan dan bersih. Bila proses awalnya bagus, dalam arti tak ada unsur KKN, maka boleh kita berharap bahwa output atau pegawai yang nanti akan di terima menjadi PNS adalah pegawai dengan kualitas dan integritas diatas rata-rata.

Lalu, adakah role model proses seleksi CPNS yang bersih yang pernah kita rasakan? Sekitar tahun 2009 hal tersebut pernah diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Foke. Beliau, meski orang Betawi asli namun tidak aji mumpung dengan cara mengistimewakan atau memberikan privilege kepada orang Betawi untuk bekerja dan berkarier di Pemprov DKI Jakarta. Padahal, --kalau beliau mau-- bisa saja memasukkan sebanyak mungkin putra-putri asli Betawi untuk mengabdi di Pemprov DKI, wong dia Gubernur-nya. Bicara dari segi kepatutan dan kewajaran, bisa dimaklumi bila ada putra daerah yang diberikan prioritas untuk membangun dan mengabdi di daerahnya. Selain itu, kedekatan beliau dengan para tokoh masyarakat Betawi, ulama, dan pemuda-nya yang notabene mayoritas ber-etnis Betawi sangat lah mudah untuk membuat kebijakan yang pro-Betawi, even menyangkut kebijakan rekrutmen pegawai di Pemprov DKI Jakarta. Tak hanya itu, Sekda Provinsinya pun, Muhayat, yang juga berdarah Betawi, tentu akan meng-amini setiap langkah dan kebijakan sang Gubernur. Namun kedua pimpinan pemerintahan tertinggi di ibukota ini tidak melakukan itu. Mereka berdua bekerja secara professional, dengan menanggalkan jubah suku dan etnis Betawinya.

Saking cintanya Fauzi Bowo kepada kota Jakarta, beliau tak ingin merusak Jakarta dengan mewariskan aparatur yang tidak professional, tidak bersih, dan tidak kredibel. Pada masa-nya lah dimulai proses seleksi CPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang transparan, bersih dan professional. Teman saya, wong ndeso dari Pacitan dan Klaten, misalnya, bisa keterima lulus menjadi CPNS di Pemprov DKI Jakarta. Padahal di satu sisi banyak pemuda potensial Betawi yang masih ngangur. Namun itulah seleksi. Tidak ada kebijakan afirmatif action yang digulirkan Fauzi Bowo bagi etnis Betawi meskipun itu hanya untuk berkarier di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Akibatnya pada masa penerimaan CPNS Pemprov DKI Jakarta periode 2009 itulah dihasilkan para staf CPNS yang kredibel, professional dan mumpuni di bidangnya masing-masing. Para PNS Pemprov DKI Jakarta dengan NIP 2010 adalah pegawai pilihan dengan latar belakang dari universitas terkemuka di tanah air. Saat itu sarjana-sarjana terbaik jebolan dari Unpad, ITB, dan UI, terserak di dinas-dinas teknis yang ada di Pemprov DKI.

Fauzi Bowo sebagai pegawai yang telah lama berkarier di Pemprov DKI Jakarta tampaknya memendam luka lama. Sudah menjadi rahasia umum pada sekitar tahun 70 – 90-an di Pemprov DKI Jakarta dikuasai oleh etnis dan suku tertentu. Saat itu dikenal dengan istilah “Babi Kuning”. Bila atasan atau pimpinan di dinas atau instansi tersebut berasal dari etnis A, maka semua pejabat bawahannya hingga staf-nya akan terkoneksi dengan si bos. Orang diluar kelompok itu akan sulit masuk ke dinas tersebut. Pasalnya, setiap ada rekrutmen, pasti yang diprioritaskan untuk masuk dan diterima bekerja adalah mereka yang berasal atau satu etnis dengan pimpinannya. Jadilah di dinas tersebut menjadi dikuasai oleh mereka yang satu group.

Kita tidak dapat membayangkan bila proses dan cara-cara ‘jahiliyah’ ini diteruskan dan tidak diputus mata rantai-nya oleh Fauzi Bowo maka dapat dipastikan langgam dan gaya pelayanan pemerintahan di DKI Jakarta mungkin menjadi tidak professional, lemah, amburadul, bahkan hancur. Tak ada yang bisa diharapkan dari mereka, calon pegawai, yang (proses) diterimanya  dengan dengan cara sogokan, kedekatan kekerabatan (nepotisme), dan kolusi. Nah, usaha yang dirintis oleh Foke inilah yang tinggal dipetik hasilnya dengan manis oleh penggantinya yakni Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Betapa Ahok, saat menjabat sebagai gubernur sangat membangga-banggakan angkatan 2010 sebagai angkatan yang hebat, professional, dan kredibel. Tak heran banyak dari angkatan ini yang diangkat Ahok menjadi pejabat dan menjadi ujung tombok setiap kebijakan yang dikeluarkannya. Kalau saja tak ada angkatan 2010, entah apa yang terjadi dengan kepemimpinan Ahok? Beruntung Ia banyak dibantu oleh staf PNS professional hasil kebijakan seleksi yang dilakukan oleh Gubernur Fauzi Bowo.

Kini, pemerintah pusat kembali membuka kesempatan kepada putra putri terbaik bangsa untuk berkarier sebagai PNS. Langkah ini patut kita syukuri bersama, mengingat sudah beberapa tahun ini penerimaan pegawai ditiadakan. Kita sama-sama berharap semoga niat baik dan upaya mereka, para sarjana, putra putri Indonesia, yang memang tulus dan ikhlas untuk mengabdi bagi kejayaan, kemajuan nusa dan bangsa Indonesia dapat diapresiasi dengan sebaik-baiknya dengan tidak menyimpangkan proses seleksi CPNS 2017 menjadi ajang titip menitip anak, keponakan, tetangga, kerabat, dan anak-anak dari teman-teman sang pejabat. Semoga dengan proses seleksi, seperti yang pernah dilakukan di Pemprov DKI Jakarta era Fauzi Bowo, menjadi barometer dalam proses seleksi CPNS yang bersih, transparan, adil, dan jujur. Semoga!

Sumber Foto: http://www.tigapilarnews.com/berita/2017/07/01/112508-Pemprov-DKI-Ancam-Potong-Uang-TKD-PNS

Mutasi, Antara Dibina Dengan Dibinasakan

Bagi perusahaan besar yang telah mempunyai sistem yang tertata dengan baik, tentu ada aturan dan mekanisme yang mengatur pegawainya dalam bekerja. Pegawai yang baik tentu akan memperoleh promosi sebagai reward-nya. Sebaliknya, bagi mereka yang berkinerja buruk alias tidak perform tentu akan di demosi sebagai hukumannya. Syukur-syukur kalau masih bisa dibina, ya cukup di mutasi saja.

Mutasi adalah hal yang wajar, tidak perlu ditakutkan ataupun di-lebay-lebay-kan. Tidak selamanya kita akan berada dalam suatu tempat dan posisi. Cepat atau lambat pasti kita akan dipindah. Bahkan dalam dunia militer, biasa dikenal dengan istilah “tour of duty dan tour of area” atau perpindahan tempat/lokasi dan posisi/jabatan seseorang dalam ketentaraan. Mutasi itu sendiri saya maknai sebagai perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Atau bisa pula dimaknai perpindahan dari satu jenis pekerjaan ke jenis yang lain. Idealnya, mutasi ini dimaksudkan sebagai ‘pembinaan’ kepada pegawai, dan bukannya pembinasaan karier si pegawai.

Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dimutasi atau di pindah. Biasanya alasan yang dipakai oleh HR Manager adalah karena kebutuhan organisasi, dimana tempat/unit yang baru membutuhkan tenaga muda yang potensial, atau bantuan tenaga baru yang masih fresh, yang menguasai suatu bidang. Mutasi dengan alasan seperti ini tentu mempunyai nilai yang positif bagi jalannya roda organisasi. Penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya. The right man in the right job.  

Ironisnya, tidak semua per-mutasi-an dilakukan karena kebutuhan organisasi ataupun dalam rangka pembinaan pegawai. Ada mutasi yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya lantaran Si Bos menilai bahwa pegawai tersebut membahayakan kedudukan pimpinan. Ketimbang ia berulah macam-macam, ya dimutasikan saja, beres! Mutasi model inilah yang kental dengan aroma like and dislike, bukan karena performa atau konduite dari pegawai yang terkena mutasi.

Selain itu, mutasi terjadi lantaran kehadiran pegawai tersebut tidak diingini oleh sebagian besar pegawai lainnya. Biasanya, ia dibuang lantaran diangap sebagai orang yang tak ‘disukai’ ditempat lama. Sengaja saya beri tanda kutip karena ada banyak faktor yang menyebabkan pegawai tersebut tidak disukai. Tidak disukai karena susah diajak untuk ‘berkolusi’ dalam suatu kegiatan/proyek. Ia typical pegawai yang taat asas dan aturan. Nah, pegawai model begini kebanyakan tidak disukai oleh rekan-rekan lainnya yang suka nyerempet-nyerempet. Ia terlalu ‘lurus’, tidak cocok bila di tempatkan di lingkungan yang ‘basah’ yang biasa dengan hal-hal yang sedikit-sedikit ‘melenceng’. Ketimbang jadi kerikil dalam sepatu, makanya ia terkena mutasi.

Bagi pegawai yang terkena mutasi tentu ada perasaan kecewa. Wajar, lha wong lagi kerja enak-enak dipindahin. Namun ada pula yang merasa senang, tergantung sudat pandangnya terhadap mutasi itu sendiri. Ada pegawai yang memaknai mutasi sebagai musibah. Dikatakan musibah lantaran mutasi itu menyebabkan ia kehilangan ‘kenyamanan’ di tempat lamanya. Kenyamanan-kenyamanan itu diantaranya:

Nyaman tempatnya, karena dekat dengan rumah atau dekat dengan tempat-tempat strategis.

Nyaman orang-orangnya, artinya ditempat lama orangnya asik asik alias friendly.

Nyaman pendapatannya, dimana uang di peroleh dengan gampang karena tempatnya ‘basah’.

Nah, ada pula yang justru berbahagia terkena mutasi. Baginya, mutasi dimaknai sebagai sebuah anugerah lantaran kepindahannya itu tentu akan membuat suasana baru yang akan ia dapatkan ketimbang di tempat lama yang tak nyaman, dan tentunya sudah jenuh.

Selama berkarir sebagai pegawai pemerintah --dalam kurun waktu tujuh tahun ini-- telah lima kali saya mengalami mutasi. Boleh dibilang rata-rata sekitar 1,5 tahun berada di satu tempat untuk kemudian dipindah ke tempat lain. Macam-macam alasan saya dimutasi. Kesal dan marah? Tentu saja! Namun, usahlah itu saya ungkit, biarlah menjadi cerita untuk anak cucuku kelak. Ketimbang menyesalinya, justru saya memaknai mutasi itu sebagai penambah teman di tempat baru dan terlepas dari kejenuhan rute bermotor saat pulang pergi dari/ke kantor yang lama, hehe.. So, mari hadapi mutasi dengan happy.

Sumber foto:

https://www.123rf.com/clipart-vector/job_placement.html?mediapopup=60186979

Betapa Saktinya Kartu Pegawai RRI

Setiap kali Buyaku pergi meninggalkan rumah, selalu aku tanyakan ke ibuku, “Buya mau kemana, bu?” Dan dengan entengnya selalu ibuku menjawab, “buya mau nyari duit.”

Sama seperti kebanyakan anak di Kampung Kebon, kemang, Aku memanggil ayahku dengan panggilan Buya. Begitulah saban pagi dialog antara aku dan ibuku ketika motor Honda tua Buyaku lamat-lamat menjauh dari pendengaranku. Dasar anak kecil yang tak tahu kiasan kalimat itu, tadinya kusangka Buyaku pergi mencari uang yang jatuh di jalan, selokan, atau di rerumputan. Kok bisa ya, Buyaku nyari uang dan selalu dapat, padahal seringkali setiap pergi ke sekolah, aku selalu menunduk kebawah, dengan harapan kali aja dapat uang, namun uang itu tak pernah aku dapatkan, batinku

Sungguh, itulah pemahamanku dulu sebagai anak kecil. Mencari uang, ya dengan ‘nutur’ di jalanan. Padahal kalau saja ibuku menjawab, Buya mau pergi ke kantor, tentu aku tak punya imajinasi yang berlebihan.

Di Kampung Kebon dan Kampung Kemang, jarang atau bahkan tak ada ayah teman-teman sekolahku yang berprofesi sebagai PNS. Rata-rata mereka adalah peternak sapi, pedagang kelontong, kerja di LPPI atau --dan ini yang paling banyak-- “ngobyek”, bahasa kerennya broker. Mereka ngobyekin tanah atau rumah gedong untuk di jual atau disewakan. Ngobyek waktu itu adalah pekerjaan yang cukup menjanjikan. Maklum saja komisinya lumayan besar. Kala itu di Kemang banyak orang yang jual beli tanah masih melalui jasa broker atau calo kampung. Mereka biasanya berdinas dan ‘berkantor’ di warung nasi uduk. Pakaian mereka cukup parlente. Setiap hari kerjaan-nya duduk nongkrong di warung dengan ditemani segelas kopi. Topik obrolan diantara mereka selalu tentang tanah mana yang bakal di jual atau gedong mana yang bakal di kontrakan ke orang asing (bule).

Nah, ketimbang ayah teman-temanku, pekerjaan Buyaku cukup mentereng dan ‘berkelas’. Meski ia hanya pegawai negeri (PNS) rendahan golongan satu, namun title-nya cukup buat keder orang, yakni Pegawai Radio Republik Indonesia (RRI). Entah apa jabatan dan job-desk dari Buyaku, akupun sebagai anaknya tak tahu. Yang pasti, dengan menyebut sebagai pegawai RRI saja, membuat orang-orang tua di Kampung Kebon menaruh respek pada Buyaku, meskipun mungkin, mereka tak tahu bila Buyaku hanya seorang staf rendahan, orang lain tak akan menelisik lebih jauh.

Mengenai title pekerjaan Buyaku ini, ada secuil kisah menarik yang membuat aku takjub dan kagum pada Buyaku. Ceritanya, saat ingin kembali pulang ke Jakarta, selepas mengantarku sekolah di Jombang, Buyaku pulang naik kereta api ekonomi. Kebetulan waktu itu bertepatan dengan arus balik mudik lebaran. Beberapa kereta yang singgah di stasiun Jombang penuh sesak, hingga tak mungkin untuk masuk ke gerbong kereta. Sadar kalau dengan cara biasa Buyaku tak kan mungkin bisa masuk ke dalam gerbong, dengan cerdiknya ia menuju ke depan lokomotif. Mau apa neh Buyaku, batinku, masih tak mengerti. Sekelebat kemudian, kudengar ia berbicara dengan masinis kereta sambil menunjukkan tiketnya.

“Pak, saya numpang di lokomotif ya, di gerbong penuh sesak, ini saya punya tiket” pinta Buyaku ke Masinis.

“Gak bisa pak, loko ini bukan untuk penumpang, kalau mau bapak nunggu kereta tambahan berikutnya.” balas si Masinis dengan acuh tak acuh.

Jawaban masinis itu benar. Memang begitulah aturannya bila lokomotif hanya khusus untuk masinis dan pembantunya. Ruang itu tak boleh diisi oleh penumpang umum. Tak mau kalah gertak, dengan intonasi yang meyakinkan Buyaku kembali berargumen: “Pak, tolong saya pak, besok pagi-pagi saya harus siaran di istana” ujar ayahku. Sambil tangannya menyodorkan kartu pegawainya.

Mendengar kata siaran dan istana, agak keki juga masinis itu, maklum, waktu itu tak sembarang orang berani sebut istana atau punya kedekatan dengan istana. Apalagi mendengar kata siaran. Mungkin pikirnya masinis, Buyaku adalah orang penting, dan sangat dibutuhkan tenaganya untuk kegiatan siaran di istana,  

“Oo.. bapak pegawai RRI ya, gak bilang kalau mau siaran, mari pak saya bantu” balas si masinis dengan ramah.

Dengan bekal kartu sakti sebagai Pegawai RRI itulah, akhirnya Buyaku dapat terangkut di lokomotif dan tiba di Jakarta pagi esoknya. Buyaku sangat membanggakan kartu pegawainya. Ia sering cerita, betapa saktinya kartu pegawai RRI untuk menembus birokrasi sulit pemerintahan waktu itu.

“Mat, tentara/pulisi pun akan berpikir dua kali bila Buya menyebut sebagai pegawai RRI,” tuturnya padaku suatu saat.

Diakhir pengabdiannya sebagai PNS Departemen Penerangan Republik Indonesia, Buyaku, H. Abdullah Hamdani bin Salim memperoleh tanda jasa kesetiaaan bekerja dengan tanpa cacat selama 30 tahun lebih dari pemerintah. Piagam itu ditanda tangani langsung oleh Presiden Soeharto. Dan itulah satu-satunya tanda bukti bahwa Buyaku pernah mengabdi pada republik tercinta ini, pada NKRI ini.

Ternyata Staf Pun Mempunyai Kasta

Saya ingin berbagi kisah tentang staf di kantor saya.

Bagi kami yang bekerja di instansi pemerintah, dalam hierarki kedudukan dan jabatan, ada di kenal dengan yang namanya staf dan pimpinan atau pejabat struktural. Selain pejabat, tentu ada staf. Pejabat dibantu oleh beberapa orang staf. Bisa satu staf, bisa pula banyak, tergantung kebutuhan organisasi. Bahkan adapula pejabat yang tidak mempunyai seorang pun staf. Bila ini terjadi, biasanya terdapat pada lingkup organisasi yang kecil.

Bagi pimpinan yang punya staf banyak, jangan senang dulu. Adakalanya banyak staf namun tak satu pun staf itu yang bisa kerja. Inilah yang dikatakan pimpinan yang punya staf namun tanpa staf. Praktis Ia bekerja sendirian. Tak ada seorang staf pun yang dapat diandalkan untuk membantunya bekerja, bahkan staf itu menjadi beban. Gimana gak beban, bila saban makan siang bersama, si pimpinan akan mentraktir para staf yang notabene adalah anak buahnya sendiri, hehe..

Kita mungkin pernah dengar istilah staf ahli yang merujuk kepada jabatan seseorang. Biasanya mantan pejabat yang di-lengser-kan akan di tempatkan posisinya di jajaran staf ahli. Di lingkungan militer kejadian ini adalah sesuatu yang jamak dan lazim. Yang ingin saya tekankan adalah sebenarnya tidak ada perbedaan antara staf ahli, staf senior atau staf lainnya. Staf ya staf. Kroco (titik). Tak lebih dan kurang. Meski kami sama-sama staf, namun, diantara kami para staf, ada ‘kasta’ tak tertulis yang telah dipahami oleh setiap staf, lantaran itulah terjalin harmoni diantara kami, sehingga antara staf satu dengan lainnya saling tahu diri dan respek diantara mereka.

Lalu -meski sama-sama staf- yang membedakan antara staf yang satu dengan staf yang lainnya adalah pada golongan dan tingkatan pangkat, walkasil gaji dan tunjangan diantara kami, para staf pun berbeda. Staf golongan 3A tentu berbeda dengan staf golongan 2A. Perbedaan (tunjangan) nya bisa bagai langit dan sumur. Kebanyakan staf 3A berlatar belakang pendidikan S1, berbeda dengan 2A yang hanya tamatan SMA. Pola pikir dan attitude mereka pun berbeda, meskipun sama-sama staf, hehe..  

Nah, lantaran perbedaan ‘kasta’ pendidikan inilah, staf pun ada ‘golongannya’-nya, yakni mulai dari yang ‘prestise’-nya tertinggi yakni staf ahli atau staf senior hingga staf rendahan alias staf  yang tidak mempunyai keahlian apa-apa, selain kerjanya di suruh-suruh. Kedua golongan staf inilah yang mewarnai blantika perbirokrasian di tanah air, dimana ada sebagian staf dengan keahlian yang mumpuni dan banyak sekali staf yang tak bisa apa-apa. Ada staf yang sering kerja dan ada pula staf yang hanya ngisi absen lalu duduk dan baca koran saja sepanjang hari.

Lantaran staf rendahan itu gak bisa ngapa-ngapain, maka oleh bos, tiap harinya disuruh kerja yang enteng-enteng aja, seperti disuruh moto copi, disuruh nge-fax ataupun di suruh nyopirin bos. Merekalah kasta terendah dari staf. Ya, satf rendahan ini gak bisa di suruh ngapa-ngapain selain pekerjaan yang tak membutuhkan keahlian komputer ataupun di suruh mikir yang rada berat-berat. Ciri-ciri staf rendahan model begini kebanyakan adalah usia mereka sudah mendekati pensiun; Menjadi PNS sejak zamannya Pak Harto, dimana masuk (PNS) nya pun gak pake tes, hanya bermodalkan izajah SD/SMP dan tentu dengan koneksi atau kenalan kepada pejabat yang membawanya. Biasanya si pejabat itu akan merekrut saudara atau orang sekampungnya untuk ikut bekerja di instransinya. Untuk loyalitas, mereka pasti sangat loyal kepada yang ‘membawa’-nya. Hutang budi. Maka tak heran bila pada zaman itu suatu instansi atau kantor dikuasai oleh etnis tertentu.  Di Pemprov DKI misalnya, pada rentang tahun 80 hingga 90-an terkenal dengan istilah yang disingkat “Babi Kuning”, suatu akronim yang merujuk ke etnis tertentu.

Diatas staf rendahan ini, masih ada juga staf yang rada mendingan. Ini kasta menengah. Mereka masih bisa diandalkan untuk bantu-bantu staf lainnya. Konduite kerjannya pun lumayan, bisa disuruh ngetik ataupun membantu menyiapkan kegiatan atau acara. Staf model begini kebanyakan diisi oleh para lulusan SLTA yang masih ada. Sama seperti staf rendahan, mereka masuk jadi PNS sudah lama, sejak rezim Orde Baru. Karena ijazah mereka sebatas SLTA, maka tak ada yang bisa diharapkan dari mereka selain aktivitas administrasi belaka, semisal ngetik (itupun sudah dikonsep oleh staf senior atau pejabat-nya), menghubungi narasumber, ataupun mengurus perbal surat dinas.

Nah, terakhir adalah golongan staf yang rajin kerja, mikir, dan ngonsep inilah yang menduduki kasta tertinggi. Mereka (staf senior) inilah yang kontribusinya benar-benar dibutuhkan republik ini. Ya, ini lantaran pejabat –kebanyakan- bisanya hanya nyuruh doang. Sedangkan yang mengkonsep, memikir dan meng-create adalah para staf senior. Mereka, karena nasib yang belum berpihak, belum diangkat jadi pejabat, masih menyandang status staf. Jika staf rendahan pulangnya selalu tenggo, maka staf senior ini sering sekali pulang lembur, kerja pagi pulang larut malam. Saking giatnya kerja, banyak diantara mereka yang tumbang, bila fisik tak kuat, sakit demam typoid akibatnya, sungguh kasihan..

Boleh dibilang yang mengalami suka duka dunia per-staf-an adalah para staf senior ini. Dinamika dan asam garam kerja jadi pegawai negeri benar-benar dirasakan oleh mereka. Bayangkan saja, disaat orang lain sudah tiba di rumah dan bercengkrama dengan anak istrinya, para staf senior ini masih berjibaku dan berkutat dengan kerjaan-nya. Menyusun anggran dan kegiatan, misalnya menjadi menu utamanya. Meng-create suatu pola program dan kebijakan adalah santapan harian mereka. Ringkasnya tiada hari tanpa berpikir dan berkarya. (Bagaimana dengan) Pimpinan? Ya tahu beres aja. Kebanyakan mereka (pejabat) sudah sibuk dengan kegiatan seremonial ataupun pendampingan. Namun demikian mereka juga full supported kepada anak buahnya (staf senior) yang kerja. Dengan ‘dignity’-nya mereka memberikan supervisi, arahan dan persetujuan terhadap rancangan kerja yang dibuat oleh staf senior.

Kalau tadi kita bicara duka, maka sukanya adalah kami para staf senior ini sering kali ditugaskan keluar kota bahkan keluar negeri sampai ke Amerika untuk mengikuti pelatihan atau acara yang berkaitan dengan kedinasan. Untung-untungan juga sih, tergantung rezeki, pasalnya adapula undangan kegiatan/program yang ditujukan langsung dan harus dihadiri oleh si pejabat. Namun adakalanya pula undangan itu ditujukan -karena berkaitan dengan hal-hal teknis yang hanya dikuasai oleh staf- kepada staf senior, jadilah disposisi itu jatuh ke tangan mereka.

Ya, begitulah romantika kerja, suka dan duka kami para staf senior, dimana pengabdian dan dedikasi kami tak pernah terlihat. Kami selalu bergerak dibelakang layar, ibaratnya yang punya susu kerbau, yang punya nama sapi. Yang kerja kami, yang punya nama pimpinan/pejabat, hehe..